Indeks Militerisme

Salah satu tuntutan dalam demo mahasiswa di Surabaya, Rabu (17/6/2026), adalah pembatalan MBG hingga menolak militerisme.

Kapuspen TNI menegaskan TNI tetap berpegang pada tugas pokok dan jati dirinya sebagai alat negara.

Laporan terbaru Amnesty International mengungkap taktik disinformasi negara lewat label "antek asing" untuk membungkam aktivis dan masyarakat sipil.

Polda Papua sebut situasi di Jayapura aman dan kondusif, meski sempat terjadi demo di depan Gedung DPRD. Massa dipukul mundur dengan gas air mata.

Prabowo memilih untuk tidak memperbesar tudingan soal militerisme dan menekankan sikap memaafkan demi menjaga persatuan nasional.

KontraS memandang pada era Prabowo militerisme tidak hanya tampak secara kultural ataupun simbolik semata.

Respati telah berkomunikasi dengan Grup II Kopassus Kandang Menjangan yang berlokasi di Kecamatan Kartosuro.

Pemkab Subang akan mengikuti kebijakan Dedi Mulyadi mengirim anak nakal di barak TNI.

Komnas HAM meminta Pemprov Jawa Barat meninjau ulang rencana kebijakan tersebut.

Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.

Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.

Sekitar 30 ribu warga Argentina diculik, dihilangkan, disiksa, dan tewas saat Jorge Rafael Videla berkuasa.

Sejak 1932, para elite militer Thailand belasan kali melancarkan aksi kudeta.

Tentara sudah diusir dari parlemen sebagai hasil dari agenda Reformasi. Tapi anggota dewan malah berlagak seperti tentara baru-baru ini.

Soekanto, Kapolri pertama, membangun fondasi polisi sipil sebagai antitesis polisi kolonial. Tapi, hal tersebut tak berlangsung lama dan gagal.

Komcad dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Padahal masih banyak cara di luar pendekatan militeristik itu.

Pada Maret-Juli terjadi “serentetan tindakan intimidasi terhadap warga di Kabupaten Tambrauw” yang “berpangkal dari berbagai kasus.”

Kerukunan kita memang masih menghadapi banyak masalah, tetapi cara mengatasinya tidak boleh melalui tangan besi negara seperti di masa Orde Baru.

Logika para pengusul RUU Ketahanan Keluarga bahwa keluarga Indonesia sedang terancam menjustifikasi agar antaranggota keluarga saling mengawasi.

Prabowo memberdayakan dukungan para purnawirawan. Mereka aktif di Gerindra dan banyak memegang jabatan penting dalam partai.