Indeks Meutya Hafid

Meutya menyatakan ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026, Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online.

Komdigi ungkap 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Meutya Hafid sebut judol rusak ekonomi keluarga hingga picu KDRT.

YouTube juga berkomitmen secara bertahap ke depannya bakal mendeaktivasi akun-akun yang dimiliki oleh pengguna 16 tahun ke bawah sesuai PP Tunas.

Menkomdigi Meutya Hafid dorong layanan publik proaktif, terintegrasi, dan adaptif untuk ciptakan digital welfare state.

Meutya menjelaskan, pemerintah telah lebih dulu memberikan peringatan kepada kedua platform tersebut karena tingkat kepatuhannya dinilai belum menyeluruh.

Meutya berkoordinasi dengan internal Komdigi untuk menelusuri kebenaran terkait laporan dugaan penyensoran oleh lembaganya di ruang digital.

TikTok dan Roblox saat ini dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian terhadap PP Tunas.

Aturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital untuk melindungi anak dari risiko di ruang internet.

Menurut Meutya, perjanjian dengan AS justru dirancang untuk memastikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Menkomdigi meminta para penyedia platform digital menyiapkan diri untuk mematuhi ketentuan dalam PP Tunas.

Meutya menekankan, AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia dan jurnalis harus tetap humanis saat membuat konten jurnalistik.

Partisipasi perempuan dalam sains-teknologi tak sekadar isu kesetaraan, melainkan kunci pertumbuhan ekonomi digital masa depan.

Kemkomdigi meminta X memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok karena banyak pengguna mengedit foto untuk keperluan pornografi.

Pemerintah menyatakan pemulihan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal.

Meutya meminta operator seluler meningkatkan kapasitas BTS untuk mengakomodasi kebutuhan telekomunikasi masyarakat di masa libur Nataru.

Meutya mengatakan, separuh jaringan di Aceh masih belum pulih atau sekitar 60 persen BTS yang masih terdampak.

Meutya menegaskan layanan darurat ini menjadi prioritas pemerintah untuk menyambungkan kembali konektivitas warga yang terputus sejak bencana berlangsung.

Kebijakan pelepasan akses spektrum frekuensi, seperti pita 1,4 GHz, juga diharapkan dapat mendorong perluasan jangkauan layanan internet murah.

Selain memperluas jejaring kerja sama internasional, Kemkomdigi juga akan memperkuat sinergi di dalam negeri dengan lembaga keuangan dan penegak hukum.