Indeks Mentan

Patahan beras sebagai cara utama membedakan beras oplosan dan premium.

Sebagai pertanggungjawaban, pihaknya berkomitmen untuk memberikan laporan secara berkala kepada Komisi IV DPR atas program cetak sawah.

Modus itu dilakukan dengan mengambil 80 persen beras SPHP bersubsidi dan mengoplosnya menjadi beras premium.

Mentan Amran optimistis target 3 juta ton beras pada 2025 bisa terpenuhi karena dalam 5 bulan sudah terpenuhi 2,4 juta atau 80 persen lebih.

Kementerian Pertanian menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto terkait distribusi stok beras pemerintah.

Kecukupan stok beras beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton. Stok ini bahkan menjadi tertinggi selama puluhan tahun.

Pengamat menilai aksi Mentan, Amran Sulaiman, yang mempolisikan seorang pengamat yang dianggap musuh negara jadi ancaman dan teror bagi kebebasan akademik.

Presiden Prabowo Subianto, mengaku aktif memantau harga pangan melalui komunikasinya dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Wamendagri, Bima Arya, mengatakan harga minyak goreng mengalami kenaikan di 166 kota/kabupaten di Indonesia menjelang bulan Ramadhan 2025.

Amran mengaku masih menerima keluhan dari petani dan kepala desa beberapa daerah masih sulit mengakses pupuk subsidi.

Rembuk Pemuda menyematkan julukan “Bapak Pertanian Modern Indonesia” untuk Mentan Andi Amran Sulaiman.

Kementan akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp7,74 triliun untuk mengejar target peningkatan produksi padi pada tahun ini.

DPR berharap skema untuk petani mendapatkan pupuk subsidi tidak berubah-ubah.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum mendengar tentang kabar Ketua Umum Partai Demokrat AHY ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Mentan.

Partai Demokrat menilai keputusan AHY menjadi Menteri Pertanian merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Puan Maharani ogah mengomentari soal peluang posisi menteri pertanian diisi kader PDIP usai menggaungkan soal ketahanan pangan pada rakernas.

Presiden Jokowi mengakui tidak pernah mendengar dan melihat menteri menampar dan mencekik wakil menteri di Rapat Terbatas.

Mentan Syahrul Yasin Limpo tak mau menjawab saat ditanya apakah kasus dugaan korupsi di Kementan tergolong politisasi jelang Pemilu 2024 atau tidak.