Indeks Mahfud Md

Kata Menkopolhuham pemerintah akan berhati-hati dalam bertindak agar sandera dan penyandera selamat.

Mahfud MD mengatakan RUU PKS menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Mahfud MD mengatakan ada peraturan yang bisa dibeli. Hal ini semakin dimungkinkan karena birokrasi yang buruk.

Mahfud mengatakan tiga negara kompak tangani kasus penyanderaan ini, namun masih dirahasiakan langkah-langkahnya.

Mahfud MD mengatakan keputusan apakah pemekaran Papua jadi dilakukan atau tidak dikembalikan kepada Kemendagri.

Mahfud MD memberikan wejangan partai harus bersikap bersih dari tindakan korupsi dan tetap berjalan sesuai konstitusional di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang kian turun.

Mahfud MD mengatakan, penyerahan kompensasi terhadap korban terorisme berdasarkan perhitungan dari LPSK dan disahkan dengan putusan pengadilan.

Prabowo dan Mahfud MD bertemu membahas masalah kontrak alutsista.

Mahfud MD meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM.

Menkopolhukam Mahfud MD bertemu dengan Menhan Republik Korea Jenderal (Purn) H E Jeong Kyeongdoo beserta rombongan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Mahfud MD mengatakan, kasus 22 Mei tidak termasuk pelanggaran HAM karena polisi justru dilempar dan diajak berkelahi saat penanganan aksi 21-22 Mei.

Polri mengerahkan 100 ribu personel dalam pengamanan libur Natal dan tahun baru.

Mahfud MD ingin aturan hukuman mati bagi koruptor diselipkan dalam RKUHP agar lebih tegas.

Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi selain meminta dirinya ikut mengawal pemberantasan korupsi, juga ikut mengawal penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Menurut Mahfud, lambanya penyelesaian kasus HAM karena konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi.

Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas praktik industri hukum dan bukan hanya mengeluh soal hukum sebagai komoditas.

Mahfud MD mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ditangani kepolisian sehingga perkembangan penanganannya sebaiknya ditanyakan kepada Polri.

Mahfud MD memberikan isyarat kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK masih terbuka, meski Fadjroel bilang sebaliknya.

Mahfud MD berdalih menteri yang belum lapor LHKPN adalah mereka yang berlatar belakang non-aparatur sipil negara (ASN).

Mahfud MD datang ke KPK melalui pintu belakang untuk lapor LHKPN.