Indeks Luhut Pandjaitan

Menyusul proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerjasama dengan Cina, pemerintah saat ini mewacanakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Rencananya pemerintah akan melibatkan Jepang dalam menggarap proyek kereta berkecepatan 80 km/jam hingga 200 km/jam tersebut.

Menurut Luhut Pandjaitan, sosok Arcandra Tahar akan sangat berguna untuk bangsa negara karena memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni di bidang pengelolaan ESDM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.

Menteri Luar (Menlu) Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat poin terkait upaya pembebasan sepuluh Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini Kimbink Pato mengungkapkan Papua Nugini dan Indonesia akan memperluas dan memperdalam lingkup hubungan bilateral kedua negara, baik di bidang budaya, pertahanan maupun perdagangan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan bersedia menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Mei 2016 nanti. Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, untuk menyampaikan harapan tersebut.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin menaikkan status Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat dengan menteri. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan.

Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan. Ia pun mengusulkan pembenahan Densus 88 melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.