Indeks Lubang Tambang

Maut di bekas galian tambang sudah terjadi berulang kali. Pemerintah daerah mesti melakukan pembenahan dan evaluasi.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.

Sejak tahun 1996 di warga di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggantungkan hidupnya dari tambang emas.
Meski tidak ada pengelolahan khusus dari negara maupun perusahaan tertentu, tambang tersebut telah memiliki izin Wilayah Pertambangan Rakyat sejak tahun 2015.

Delapan orang terjebak dalam lubang tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah.

Delapan orang terjebak di dalam lubang tambang sedalam 50-60 meter di Desa Pancurendang, Banyumas, sejak Selasa (25/7/2023) malam.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan tujuh penambang merupakan warga Kecamatan Sukajaya dan satu lainnya warga Kecamatan Nanggung.

Lagi-lagi ada nyawa melayang di lubang tambang. Ini terjadi karena lubang tak ditutup dan dijadikan objek wisata tanpa peringatan memadai.

Kemudahan perpanjangan izin di UU Minerba hasil revisi bisa bermasalah karena pemerintah bisa saja mengabaikan adanya kewajiban perusahaan seperti penutupan lubang tambang.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyederhanakan penggunaan limbah slag. 

Satu orang penambang WNA asal China, Yang Hechuan (30th) tewas terjatuh di dalam lubang emas, lokasi tambang Ilangata, Gorontalo Utara. Satu rekannya Muslim Blonkot (29th) saat ini dalam kondisi kritis.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan persoalan lubang tambang ini menjadi tanggung jawab daerah dan kementerian telah berkoordinasi dengan pemda.

Kementerian ESDM bekerjasama dengan Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjamin kepatuhan perusahaan menutup lubang tambang.

Menurut Darma, saat ini hanya 30 persen dari sekitar 1.444 pemegang IUP yang menyetorkan jaminan reklamasi.

Masalah utama lubang tambang banyak di seluruh Indonesia dan belum teratasi karena pemerintah memprioritaskan energi dari sawit dan batu bara.

Anggota DPR RI mendapati adanya sejumlah perusahaan tambang di daerah yang beroperasi tanpa menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Lubang bekas tambang kini jadi tren destinasi wisata di Indonesia. Namun, di balik tren ini, malah jadi celah bagi perusahaan tambang untuk lepas tangan dari kewajiban melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang.