Indeks Laporan Bpk

Pengadaan alat kesehatan tersebut diduga tanpa adanya kajian hingga target konsumen dan potensi kerugian yang dihitung mencapai Rp146,5 miliar.

Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri menyelesaikan masalah di kementerian masing-masing.

Tim penyidik KPK mendapatkan sejumlah dokumen & alat bukti elektronik yang diduga materi obyek audit auditor BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Bogor.

KemenkopUKM membantah soal penyaluran BLT UMKM atau BPUM salah sasaran ke penerima dengan status ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan BUMD.

BPK menyebut sesuai ketentuan perundang-undangan akan ada sanki jika Garuda Indonesia terbukti melakukan rekayasa keuangan.

Dalam sidang BPK yang menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan, yang menjadi fokus bahasan adalah soal piutang.

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Eksepsi Syafruddin Arsyad Tumenggung menyebut hasil audit BPK terkait dengan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI, yang terbit pada 2002, 2006 dan 2017, saling bertentangan.

Salah satu temuan BPK di pemeriksaan penyelenggaraan haji 2017 ialah pemborosan pada pembelian vaksin meningitis meningokokus yang lebih mahal senilai Rp70,71 miliar.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

Selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Dugaan korupsi menghampiri Komnas HAM menyusul dikeluarkannya status disclaimer BPK atas laporan keuangan lembaga HAM itu. Mosi tidak percaya ditujukan pada Komnas HAM bila lembaga itu tidak menindaklanjuti perkara tersebut.

BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan keuangan di semester I tahun 2016, BPK menemukan sebanyak 15 ribu permasalahan keuangan pemerintahan pusat. Menurut Ketua BPK, jika potensi kerugian dari permasalahan ini bisa diambil oleh pemerintah, akan mengurangi defisit di APBN yang besarannya Rp27,03 triliun.

BPK memberikan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atas laporan keuangan tahun 2015 untuk Kemenpora. Salah satu faktor utamanya adalah kasus sarana olahraga di Hambalang.