Indeks Kua-ppas

Anies mengaku sudah tahu terdapat anggaran yang aneh dan bernilai besar di KUA-PPAS 2020. Menurutnya, anggaran yang janggal itu lantaran sistem e-budgeting DKI yang buruk

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelidiki pegawai yang input data anggaran lem Aibon dalam dokumen KUA-PPAS 2020.

PSI mengatakan Anies harus bertanggung jawab memastikan anggaran tepat sasaran.

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.

Komisi D DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pembahasan revisi KUA-PPAS 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta lantaran tak ada payung hukum.

Mendagri Tito Karnavian didesak segera memberikan "kartu kuning" kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dinilai tak transparan saat merancang KUA-PPAS 2020.

PSI mempertanyakan Revisi KUA-PPAS 2020 yang mengalami pemangkasan belanja pemerintah hingga Rp7 triliun.

Dokumen rancangan KUA-PPAS belum diunggah ke website Bappeda DKI Jakarta maupung e-budgeting Pemprov DKI. Transparansi anggaran Pemprov dipertanyakan.

Banyak anggaran dianggap bermasalah dalam KUA-PPAS 2020, Sekda DKI sebut karena Anies tak tahu detail usulan anggaran.

Biaya renovasi rumah dinas Gubernur DKI dianggap pemborosan dan menunjukkan pemprov tak serius mengelola anggaran.

KUA-PPAS 2018 yang bakal diajukan sebesar Rp83,2 triliun dari KUA-PPAS 2017 sebesar Rp6,1 triliun.

"Tadi saya sudah tanya sama Asisten Pemerintahan. 2017, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (pertanggungjawaban Operasional)," ungkap Anies Baswedan.

Alih-alih bersikap kritis DPRD malah dinilai berusaha mencari keuntungan dari RAPBD.

Empat hari usai dilantik Anies menyatakan segera memeriksa detail rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2018.