Indeks Kspi

KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Kenaikan UMP 2022 yang naik tipis dan tak sebanding inflasi memicu protes buruh, pemerintah bisa apa?

Puan mengatakan kenaikan upah bakal meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19.

KSPI menyatakan jika sudah memenuhi syarat dan verifikasi KPU, Partai Buruh akan ikut bertarung dalam Pemilu 2024.

Partai Buruh yang diinisiasi organisasi buruh, akan mendeklarasikan ulang dan menggelar kongres pada 4-5 Oktober 2021.

Menurut Direktur Utama PT Transjakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, korban meninggal akibat COVID-19 di perusahaannya sejauh ini mencapai 14 orang.

Dua organisasi serikat buruh, KSPI dan KSPSI, menyampaikan ke Moeldoko soal isi UU Cipta kerja yang dinilai masih ada poin-poin yang tak adil bagi buruh.

Kebijakan mencicil THR tidak berjalan mulus. Setidaknya 54 perusahaan hingga kini belum lunasi kewajiban THR 2020.

Beredar surat kesepakatan tripartit nasional tentang opsi THR 2021 bisa dicicil lagi.

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo Rabu-Kamis (17-18/2) di BPJS Kesehatan dan Kejagung.

KSPI menuntut pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lewat mekanisme legislative review di DPR.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.

KSPI menolak surat edaran Menaker Ida Fauziyah terkait tidak naiknya upah minimum 2021. Para gubernur juga didesak tetap naikkan upah minimum.

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.

KSPI khawatir buruh kembali diabaikan aspirasinya dan hanya menjadi stempel dalam pengesahan aturan turunan UU Ciptaker saja.

Said Iqbal menyatakan mogok nasional merupakan bagian kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

KSPI berpendapat, upaya penyebaran surat palsu itu merupakan langkah penggembosan aksi penolakan omnibus law.