Indeks Komnas Perempuan

Ninik mengatakan bahwa negara belum mampu hadir secara penuh dalam pengusutan kasus serta melindungi korban KDRT.

Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menganggap norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bermasalah sehingga dia menyarankan untuk dihapus saja.

KUHP dianggap masih minim dalam mengatur perlindungan korban kekerasan seksual. Karenanya, Komnas Perempuan mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

Komnas Perempuan mencatat ada 259.150 Kasus Kekerasan Ke Perempuan Selama 2016. Jumlah ini hanya hasil data di pengadilan agama dan laporan yang terjaring mitra lembaga ini di 34 provinsi.

Angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi karena kerap dianggap sebagai hal yang wajar.

Peneiliti dari Komnas Perempuan Sri Nurherwati mengungkapkan terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yang mencapai 300 ribu per tahun.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa media terkait pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan