Indeks Koalisi Indonesia Maju

Analis politik memprediksi Koalisi Indonesia Maju akan bersatu di Jawa Tengah setelah berpisah di Banten dan mungkin di Jakarta.

AHY klaim KIM tetap solid meski Partai Demokrat mengusung Andra Soni-Dimyati, bukan Airin yang diusung Golkar.

Dasco klaim keputusan untuk mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel di Pilwalkot Tangsel sudah melalui kalkulasi politik terlebih dulu.

Gerindra mendorong kembali opsi Anies-Kaesang di PIlkada DKI Jakarta 2024 setelah kunjungan PSI ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu.

AHY memastikan tak ada korelasi antara sikap politik KIM pada Pilkada 2024 dengan penentuan jatah kursi menteri.

Perbedaan partai-partai KIM di daerah adalah hal wajar lantaran dinamika yang berbeda dari pusat.

Alih-alih mengajukan wakil untuk mendampingi Airin Rachmy Diani yang elektabilitasnya tinggi, Gerindra justru mengajukan calon sendiri didampingi PKS.

Airlangga mengaku tidak melaporkan hasil pertemuan kepada Presiden Jokowi. Ia memastikan pertemuan tidak membahas soal kabinet pemerintahan ke depan.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpeluang mengusung Dedi Mulyadi dan Bima Arya pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

PAN menilai kedekatan Prabowo dengan Megawati pada Pilpres 2009 bisa dihidupkan lagi saat ini.

Dasco mengatakan belum mengetahui kementerian apa yang akan dinakhodai Yusril di kabinet Prabowo-Gibran.

MBZ ungkap harapannya dan mendoakan agar Prabowo-Gibran bisa memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Penambahan jumlah kursi menteri dinilai lebih bermuatan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan.

Jodi Mahardi sebut orang toxic yang dimaksud Luhut adalah mereka yang akan menghambat kemajuan kabinet.

Wapres berharap menteri yang dipilih Prabowo berasal dari kalangan profesional yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Habiburokhman sebut Prabowo terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 berkat doa PKS di pemilu sebelumnya.

Habiburokhman menyinggung potongan baju, yang kerap dikenakan Eko Patrio, sudah cocok menjadi menteri.

Demokrat berjanji fokus membantu penuh Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan lima tahun ke depan.

Bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan atau menjadi oposisi merupakan hak prerogatif dari Majelis Syuro.

Sejumlah pengamat politik menilai langkah Prabowo yang merangkul parpol rival membuat koalisi pemerintahannya rawan gesekan karena kian banyak kepentingan.