Indeks Kisruh Perairan Natuna

Hikmahanto berharap Indonesia memiliki penjaga pantai yang lebih kuat hingga bisa menguasai lautan di sana.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Xiao Qian menegaskan polemik Laut Natuna tidak akan mengganggu hubungan ekonomi China-Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Rudianto Tjen mendesak pemerintah melakukan peninjauan perjanjian dagang dengan Cina jika masih "membandel" di perairan Natuna.

Presiden Jokowi bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi.

Prabowo memang tak pernah garang ke Cina. Sebaliknya, ia kerap menyanjung negara tersebut.

DPR merespons persepsi publik yang menilai Menhan Prabowo Subianto bersikap "lembek" terhadap penyelesaian sengketa di perairan Natuna.

Omninus law diperlukan lantaran selama ini ada 17 Undang-Undang yang berbeda mengatur soal keamanan laut.

AHY dan Prabowo sama-sama mendukung upaya diplomasi dalam menyelasaikan masalah di Natuna.

Menurut Mahfud pemerintah merasa tidak memiliki konflik dengan negara Cina.

Cina semakin menantang kedaulatan Indonesia tapi Prabowo dan Luhut justru menunjukkan sikap ramah terhadap pencuri ikan.

Menurut Yudo, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Menhan Prabowo belum akan mengerahkan pasukan untuk mengatasi pelanggaran Cina karena kapalnya masuk zona ekonomi eksklusif secara ilegal.

Protes saja tidak cupuk, Indonesia mesti pertegas batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam.

Pemerintah Indonesia dan Vietnam dinilai harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan untuk menghindari insiden yang mungkin terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

TNI akan membangun pangkalan pesawat atau TNI Angkatan Udara, pangkalan kapal atau TNI Angkatan Laut, dan pangkalan TNI Angkatan Darat di Pulau Natuna.

“Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengancam akan mundur dari jabatannya apabila wacana Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka pintu investasi asing di sektor perikanan tangkap disetujui. Akankah ancaman Bu Susi menyurutkan langkah Luhut?”