tirto.id - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu (5/1/2020) kapal nelayan Cina masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Menurut Yudo, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1/2020) seperti dikutip dari Antara.
Yudo menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.
"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," katanya.
Operasi ini, kata dia, tetap berlanjut dan tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. Pihaknya akan menambah kekuatan dengan menggerakan empat KRI mulai Senin (6/1/2020) besok.
Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingatkan kapal Cina bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.
"TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini," katanya.
Menurut Yudo berdasarkan pantauan TNI pada saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanya kapal nelayan Cina. Sementara kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut.
"Kapala nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," tutur Yudo.
Polemik laut Natuna ini bermula ketika Cina dianggap mengklaim sepihak atas laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line yang dikeluarkan negara itu. Melalui peta itu, Cina mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya baik darat maupun perairan. Pada Desember 2019, kapal penjaga laut Cina muncul di perbatasan perairan Natuna Utara. Posisi mereka belakangan diketahui masuk wilayah zona ekonomi eksekutif (EEZ) Indonesia secara ilegal.
Meski TNI telah bersiaga di sana, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menanggapi dengan tenang polemik laut Natuna yang sempat diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Prabowo mengatakan, pemerintah sudah memiliki sikap terkait hal ini. Ia memastikan akan ada solusi yang baik untuk diambil terkait tindakan Cina tersebut.
“Kita cool saja. Kita santai kok ya,” ucap Prabowo kepada wartawan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2019).
Prabowo juga bilang, topik laut Natuna Utara ini menjadi salah satu bahan pembicaraanya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut, pemerintah akan menyelesaikan ini dengan baik-baik.
Soal kemungkinan menambah pasukan di area itu, Prabowo belum dapat memastikannya. “Kita selesaikan dengan baik ya. Bagaimana pun Cina negara sahabat,” ucap Prabowo.
Tak hanya Prabowo yang menanggapi santai, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta perkara ini tak perlu dibesar-besarkan. Luhut mengatakan, bahwa Indonesia memang tidak pernah mengakui klaim Cina. Hanya saja, ia menyebut bila Cina hanya sekadar lewat di laut itu, pemerintah tidak bisa berbuat banyak.
Namun, bila ada aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan, ia memastikan hal itu tak boleh dilakukan tanpa seizin Indonesia.
“Kita tidak pernah mengakui klaim itu. Itu sederhana kok, enggak usah terlalu diributkan,” ucap Luhut.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
