Indeks Kepemilikan Lahan
Sisa Friksi Hanura Wiranto vs OSO, Sengketa Gedung Pusat Partai
Ribut-ribut di Hanura antara Wiranto dan OSO tak juga selesai. Kini medan baru muncul: kepemilikan kantor DPP di Jakarta Timur.
Koalisi Buka Data HGU Bakal Laporkan Sofyan Djalil ke Polisi
Koalisi Buka Data HGU akan melaporkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Bareskrim Polri terkait penolakan membuka data HGU.
TKN: Jokowi Tetap Reforma Agraria Meski Kubunya Punya Banyak Lahan
Beberapa nama pendukung Jokowi-Ma'ruf yang diisukan memiliki banyak lahan, mereka adalah Luhut, Erick Thohir, dan Hary Tanoesoedibjo.
BPN Setuju dengan Ombudsman, Pemerintah Harus Buka Informasi HGU
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengaku setuju dengan Ombudsman RI yang mendesak pemerintah agar membuka informasi kepemilikan lahan HGU.
Soal Hak Lahan Prabowo, Jokowi: Apa Saya Pernah Bilang Ada Masalah?
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tidak mempermasalahkan kepemilikan lahan calon presiden nonor urut 02 Prabowo Subianto yang sempat ramai diperbincangkan usai Debat Capres Kedua.
Pemerintah Abaikan Putusan MA Buka Data HGU Lahan, Apa Akibatnya?
Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.
Dalih Kemen ATR Tak Mau Laksanakan Putusan MA Soal Buka Data HGU
Kementerian ATR/BPN belum membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat usai putusan MA yang mengharuskan data HGU di Kalimantan dibuka kepada publik.
Soal Kepemilikan Lahan di Kaltim, JK: Prabowo Bayar $150 Juta
JK memberikan izin Prabowo membeli lahan di Kaltim karena tujuannya untuk meningkatkan ekspor.
JK Akui Beri Izin Kepemilihan Lahan Prabowo di Kaltim
JK menyebut bahwa kepemilikan lahan Prabowo sudah sesui undang-undang.
Komentari Hasil Debat Capres, Jokowi Bantah Serang Personal Prabowo
Usai debat capres kedua, Jokowi menegaskan tidak menyerang pribadi Prabowo saat menyebut lawannya di Pilpres 2019 itu memiliki ratusan ribu hektar lahan di Kaltim dan Aceh Tengah.
KPA Nilai Kebijakan Satu Peta Berpotensi Melanggar Hak Warga
Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Larangan Cina Punya Tanah di DIY Harus Diperdakan Biar Bisa Digugat
Menurut Ni'matul, instruksi itu hanya bisa dicabut oleh pembuatnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi.
KPA: 71% Tanah di lndonesia Dikuasai Korporasi Kehutanan
Berdasarkan data yang dimiliki Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71% tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan.