Indeks Kementerian Kesehatan

Pengungsi dan migran tidak boleh ditinggalkan dalam proses vaksinasi COVID-19.

PT Bio Farma memperkirakan harga vaksin dosis ketiga COVID-19 atau booster berbayar mengacu pada harga vaksinasi gotong royong.

Kelebihan pembayaran ke 8.961 nakes ini tercatat dari periode transfer 1 Januari 2021-19 Agustus 2021 dengan angka Rp178 ribu sampai dengan Rp50 juta.

Kementerian Kesehatan masih membahas penurunan harga tes PCR bersama Satgas COVID-19, BNPB, Kemenhub, dan pihak lainnya.

Aplikasi PeduliLindungi bakal diterapkan di sekolah, tetapi siswa tak perlu bawa ponsel sendiri proses verifikasi.

Penyintas COVID-19 dengan gejala ringan-berat bisa vaksinasi 1 bulan setelah sembuh dan untuk penyintas gejala berat minimal 3 bulan usai sembuh.

Pemerintah lewat Kemenkes wajib menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVID-19.

Arab Saudi mewajibkan jemaah umrah dan haji telah divaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster.

Sejumlah epidemiolog memprediksi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada Desember 2021.

Kemenkes telah siapkan website untuk para WNI dan WNA mendaftar untuk kemudian diverifikasi sertifikat vaksinnya.

Tersangka yang merupakan bekas relawan vaksinasi memasukkan data pemesan melalui sistem P-Care BPJS Kesehatan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mendeteksi 2.471 kasus varian Corona Delta ditemukan di 33 provinsi Indonesia.

Vaksin Janssen itu akan dipakai untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 ml intramuscular.

Kementerian Kesehatan meminta kepada pelaku perjalanan dari luar negeri agar vaksinasi dari negara asal sebelum masuk Indonesia.

Lebih dari 1.600 pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Indonesia dinyatakan positif COVID-19. 

Pemerintah pusat mengharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk membujuk dan mengajak para orang tua untuk vaksinasi COVID-19.

Kasus Corona baru per hari di Indonesia menurun dibanding negara tetangga, tapi akumulasi kasus di Indonesia masih nomor satu se-Asia Tenggara.

Kementerian Kesehatan tidak mewajibkan kartu atau sertifikat vaksin kepada warga. Pengaturan dilakukan oleh kementerian lain.

Pencairan insentif kepada tenaga kesehatan dari alokasi dana Kementerian Kesehatan berbeda-beda waktunya bergantung waktu pengajuan.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal, kejadian serupa kerap terulang sehingga merugikan masyarakat.