Indeks Kementerian Haji

Pemerintah juga memastikan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga kini tetap aman dan terkendali.

Tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi saat Iran dan AS-Israel saling meluncurkan serangan.

Sejauh ini, kurang lebih 162 ribu pemvisaan jemaah sudah berproses, tersisa sekitar 40 ribuan.

Penyusunan cetak biru menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan haji.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan akan melakukan penangan terhadap jemaah yang sakit sampai tiba kembali di Tanah Air.

Menhaj RI dan Menhaj Arab Saudi sepakat bahwa keberhasilan pelayanan jemaah merupakan tanggung jawab bersama.

Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Penguatan istithaah kesehatan bukan sekadar syarat administratif, tetapi sebagai instrumen keselamatan.

Menteri Haji dan Umrah memastikan kualitas dapur haji di Makkah berkualitas dan bercita rasa Nusantara yang familiar dengan para jemaah.

Gus Irfan memberikan peringatan keras terkait praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan penyelenggaraan haji.

Kehadiran ini menjadi bagian dari penguatan sinergi demi memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan sukses.

Sistem SISKOHAT dan Platform Nusuk telah terhubung secara aman dan dinyatakan siap beroperasi secara andal.

Menurut Jauhar, ketika sudah memakai seragam petugas, maka jemaah hanya tahu dia adalah petugas haji.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi serta penyamaan persepsi menjelang pelaksanaan tugas di Tanah Suci.

Maria Assegaf sebut One Stop Services ini adalah sebuah pilihan atau opsi, bukan hal yang wajib bagi jemaah umrah.

Wamenhaj Dahnil Anzar soroti kendala SKPP yang menghambat gaji ASN Kemenhaj.

Keberhasilan pengelolaan haji juga dapat diukur dari pembangun ekosistem ekonomi yang menopang pelayanan berkelanjutan.

Kemenag berdalih keterlembatan bayar gaji terkendala SK Pengangkatan dari Kemenhaj yang belum terbit sehingga belum bisa mengeluarkan SKPP.

Penyesuaian regulasi jadi langkah strategis memperkuat sistem haji nasional serta memastikan tata kelola keuangan haji modern, transparan, & berkelanjutan.

Dahnil menekankan, perundang-undangan mewajibkan pengelolaan dana haji melalui BPKH, maka pilihan pengelolaan hanya di BPKH dan harus membawa manfaat.