Indeks Kemenkumham

Revisi Permendag 50/2020 tentang PPMSE tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Aturan ini penting untuk mengatur social commerce.

Kemenkumham telah mengeluarkan surat keputusan mengenai penghentian sementara bebas visa kunjungan baik itu untuk negara, pemerintah dan identitas tertentu.

Yasonna mengatakan Presiden Jokowi minta permasalahan golden visa selesai pada Juni 2023.

Menkumham Yasonna didesak mundur jika anaknya, Yamitema, terbukti terlibat dalam konflik kepentingan terkait dugaan monopoli bisnis kantin di lapas.

Ditjenpas Kemenkumham memberikan remisi khusus (RK) Idulfitri 1444 Hijriah ke 146.260 narapidana di Indonesia, 661 langsung bebas.

Pengumuman Sekolah Kedinasan 2023: Poltekim dan Poltekip Kemenkumham buka pendaftaran di https://dikdin.bkn.go.id

Tiga orang narapidana langsung bebas setelah menerima remisi dari Ditjenpas Kemenkumham.

Richard Eliezer dieksekusi ke Lapas Salemba untuk menjalani pidana, tetapi dipindah lagi ke rutan Bareskrim Polri atas rekomendasi LPSK.

AS menjadi buronan Interpol karena melakukan penjualan 160 kilogram narkoba jenis mariyuana di pasar ilegal.

Ika mengatakan pemberian asimilasi kepada napi Isay sudah sesuai peraturan. Namun ia menyayangkan yang bersangkutan malah melarikan diri.

Kemenkumham memberikan remisi khusus Imlek 2574 Kongzili kepada 26 dari total 42 narapidana beragama Konghucu di seluruh Indonesia.

Silmy Karim disebut mengikuti tahapan seleksi pengisian jabatan Dirjen Imigrasi sejak awal. Ia terpilih dari kalangan non-PNS.

Narapidana terbanyak menerima remisi Natal 2022 berasal dari wilayah Sumatera Utara, disusul Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Kebakaran Gedung Kemenkumham menyebabkan layanan keimigrasian seperti proses persetujuan visa, persetujuan izin tinggal hingga M-Paspor terhambat.

Plt Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Sugeng Wiyono menjelaskan penyebab sementara kebakaran gedung Kemenhumham diduga korsleting listrik.

Kebakaran terjadi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022).

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.