Indeks Kemenhub

Pemerintah akan Angkut 1.000 Ton Beras ke Tahuna, Sulawesi Utara
Pemerintah akan menyalurkan ribuan ton beras ke daerah Terpencil, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan (T3P).

Masih Diverifikasi, Operasional Bandara NYIA Ditarget Akhir April
Operasional Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) ditargetkan akhir April baru dapat beroperasi setelah selesai diverifikasi.

Tarif Tiket Turun, Kemenhub Apresiasi Garuda Indonesia dan Lion Air
Penurunan tarif tiket pesawat menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Perhubungan dan akan dipantau secara berkala.

Maskapai Wajib Dengar Masukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan
Maskapai harus memperhitungkan masukan asosiasi pengguna jasa penerbangan dalam memberlakukan tarif.

Kemenhub Desak Maskapai Publikasikan Tarif Tiket Usai Ditetapkan
Kemenhub mendesak maskapai mengumumkan perubahan tarif baru yang telah ditetapkan.

Respons Kemenhub Soal Berkendara Sambil Merokok Didenda Rp750 Ribu
Direktur Antar Moda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, tidak ada nominal tertentu yang disebutkan soal denda berkendara sambil merokok dalam larangan PM12 Tahun 2019.

Kemenhub Masih Godok Aturan Tarif Baru, Sriwijaya: Ini Menyulitkan
Kemenhub sedang mengkaji aturan tarif baru maskapai penerbangan. Rencananya, dalam kajian ini, pemerintah akan mengatur berapa idealnya penurunan harga tiket bisa dilakukan.

Saat Kemenhub Tak Banyak Berperan Soal Ganti Rugi Korban Lion Air
Mengapa kompensasi untuk keluarga korban Lion Air yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2018 hingga saat ini belum cair?

Soal Ganti Rugi Korban Lion Air, Ombudsman Desak Kemenhub Bertindak
Ombudsman menyatakan Kemenhub harus segera bertindak jika para ahli waris korban Lion Air tak segera menerima ganti rugi karena belum meneken perjanjian RnD.

Situs Sekaran Ditemukan, Proyek Tol Pandaan-Malang Seksi 5 Molor
Penemuan situs bersejarah di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (Km.37) menyebabkan proyek pembangunan tol Pandaan-Malang di Seksi 5 molor dari target.
Permehub Ojol Diskresi Menhub, Dirjen: Kalau Tak Puas Jangan Gugat
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk mencari solusi jangka panjang. Saat ini baru permenhub saja sebagai solusi sementara.

Pembangunan Shelter Ojek Online Bukan Tanggung Jawab Aplikator Saja
Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Menteri Basuki: Rest Area Tol Trans Jawa Tak Bisa Jadi Terminal
Usulan Kemenhub untuk menjadikan rest area tol sebagai terminal belum sepenuhnya diterima oleh Kementerian PUPR.

Aplikator Langgar Tarif Ojek Online, Kemenhub: Ada Sanksi dari KPPU
Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol) di kisaran Rp 1.850-2.600 per km bergantung zonasi wilayahnya melalui surat keputusan menteri.

Komentar Organisasi Driver Usai Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online
Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.

Tarif Ojek Online Baru, Kemenhub Klaim Telah Pertimbangkan UMR
Kemenhub memastikan tarif ojek online yang berkisar pada Rp 2.000/km nett ini telah mempertimbangkan UMR masing-masing daerah.

Kemenhub: Aplikator Tak Boleh Naikkan Tarif Saat Malam & Hujan
Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online dengan kisaran batas bawah dan atas di angka Rp2.000 per km nett. Dengan tarif baru ini, aplikator dilarang menetapkan high fare lebih dari batas atas yang ditentukan.

Tarif Ojek Online Rp2.000 per Kilometer Berlaku Mulai 1 Mei 2019
Kemenhub resmi menetapkan tarif ojek online di kisaran Rp2.000/km nett diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Kemenhub Tetapkan 3 Zona Tarif Ojek Online, Jabodetabek Rp 2.000/Km
Kemenhub membuat kisaran tarif tanpa potongan (nett) dengan batas bawah Rp 2.000/km dan batas atas Rp 2.500/km.

Simulasi Skema Tarif Baru Ojek Online yang Mesti Dibayar Konsumen
Penentuan tarif ojek online masih ditunda hingga Senin, 25 Maret karena terjadi tarik ulur. Berapa tarif ideal yang menguntungkan semua pihak?
Masuk tirto.id








