Indeks Kematian Siyono

Penasihat hukum keluarga terduga teroris Sriyono menunggu hasil praperadilan terhadap penyidik Polres Klaten atas kematian Siyono  yang digelar di Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah.

Penanganan kasus hoaks harus sesuai hukum, profesional, independen, dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

Tim tersebut dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi keterbukaan pihak kepolisian di dalam penyelidikan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah memeriksa tujuh orang anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Pemeriksaan tersebut terkait pengusutan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak ingin disangkutpautkan dengan polemik tentang penyebab kematian terduga teroris Siyono yang dikaitkan dengan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, BNPT dan Densus merupakan dua institusi yang berbeda.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Putra Hasibuan menegaskan bahwa anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 yang terbukti menyalahi prosedur dalam kasus kematian Siyono harus ditindak secara pidana, sekaligus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari masyarakat biasa.

Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Anton Charliyan menegaskan bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 memiliki landasan yang kuat dalam menangkap terduga teroris Siyono di Klaten, Jawa Tengah, karena ia terbukti menyimpan senjata. Irjen Anton juga menolak isu bahwa Siyono tewas akibat ditembak.

Menyusul kematian Siyono setelah ditangkap Densus 88 tanpa melalui proses hukum, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakryat, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan apabila kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror tidak memiliki perubahan, maka keberadaannya tidak perlu dipertahankan.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno menolak anggapan adanya kesalahan prosedur yang dilanggar oleh Detasemen Khusus 88 dalam penangkapan dan penahanan terduga teroris Siyono.