Indeks Kejagung

Jumlah penyelamatan keuangan negara oleh Kejagung selama 2022 menyentuh Rp6.194.415.754.469.

Satu dari tiga saksi yang diperiksa Kejagung hari ini terkait dugaan TPPU kasus korupsi BTS Kominfo adalah pejabat direksi PT Huawei Tech Investment.

Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Kejaksaan Agung akan meluncurkan program 'Jaksa Menjawab', tujuannya konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS.

Percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan korupsi pada pemberian kredit dari 3 bank milik pemerintah kepada PT Citra Guna Perkasa.

Kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang mendapat kepercayaan publik paling minim, menurut survei Indikator Politik Indonesia.

Kejagung membantah pernyataan Hotman Paris, kuasa hukum Irjen Pol Teddy Minahasa, perihal kejaksaan memiliki 5 kilogram sabu yang menjadi barang bukti.

Nasir Djamil menilai selama ini Kejagung jarang melakukan inspeksi langsung terhadap perkara yang diselesaikan secara restorative justice.

Setukpa Polri juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kampung Banjar Pinang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan berkas Irjen Teddy Minahasa oleh kejaksaan pada Jumat ini.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS di Kemkominfo.

Kejagung menyiapkan jaksa pengacara negara (JPN) mendampingi BPOM menghadapi gugatan di PTUNJakarta terkait kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Uang setoran diduga agar ada rekomendasi pengalihan garam impor menjadi garam konsumsi dan penetapan kuota impor garam.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara korupsi pengadaan BTS Bakti Kominfo.

Belum ada tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS meski sudah berada di tahap penyidikan.

DPR melihat adanya unsur gratifikasi dalam kasus dugaan korupsi impor garam, seperti yang dilakukan tersangka baru Sanny Tan kepada pejabat Kemenperin.

Saksi menerangkan dari sistem informasi PNBP yang ada pada KLHK, tidak ada data dari Duta Palma Group dalam perizinan bidang kehutanan.

Pemerintah seharusnya bisa belajar dari kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan yang justru membuka celah korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.

Kuntadi mengatakan jaksa penyidik di Kejagung akan selalu siap untuk memeriksa siapa pun di kasus korupsi impor garam.