Indeks Kebijakan Impor

Pengusaha menilai impor ilegal luput dari perhatian pemerintah padahal memiliki efek yang sama terhadap iklim usaha di dalam negeri. 

Partai Buruh mendorong adanya audiensi dengan kementerian terkait kebijakan impor untuk mencabut Permendag Nomor 8.

Jokowi kerap berkata akan menggigit siapa saja yang berani menghalanginya memangkas impor. Namun, belakangan, ia mengajukan opsi bebas impor gas untuk industri.

Menteri Perindustrian meminta PPN impor biji kakao menjadi nol persen agar volume impor biji kakao bisa bertambah lebih besar.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menilai Jokowi lemah lantaran tak mengganti Menteri Perdagangan di tengah derasnya barang impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan memastikan izin impor bawang putih hanya diberikan kepada mereka yang telah menerima rekomendasi.

Sejumlah regulasi Indonesia yang melarang adanya impor produk hortikultura dan ternak, kebijakan SNI dan sertifikasi halal MUI dikeluhkan negara-negara Uni Eropa.

Rizal Ramli dan Prabowo Subianto sama-sama mengkritik keras kebijakan impor pemerintah saat berbicara di depan buruh anggota FSPMI. 

Kementerian ESDM mematok Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Februari 2019 lebih rendah dari bulan sebelumnya. 

Menurut Sudirman Said, sejumlah kebijakan impor yang dilakukan oleh Jokowi, tak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri dan berpotensi menguntungkan sejumlah pihak.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim produksi jagung surplus, tapi mengapa lembaganya justru mengajukan impor?

Pemerintah dinilai harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya menyinggung soal komitmen perdagangan internasional.

Dengan adanya pelaporan ini, Nasdem ingin membuktikan kepada rakyat bahwa ada proses hukum di negeri ini.

Nasdem telah mengirimkan surat somasi kepada Rizal Ramli untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf dalam waktu 3x24 jam.

Partai Nasdem memberi waktu 3x24 jam kepada Rizal Ramli guna merespons somasi yang dilayangkan pada hari ini (12/9/2018).

Pemerintah diminta bersiap menghadapi risiko kebijakan pembatasan 900 komoditas impor diperkarakan di WTO.

Impor tidak perlu dilakukan terburu-buru agar tidak mencederai pasokan di dalam negeri.

Banyak lartas yang menghambat impor dikatakannya dapat meningkatkan hambatan produksi ekspor.