GUSDURian mendorong pemerintah merevisi atau menghapus UU diskriminatif seperti UU ITE maupun UU Adminduk untuk menunjukkan komitmen kebebasan beragama.
Menurut Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan masih banyak kepala daerah yang mempersulit minoritas usai sindiran pada 17 Januari tersebut.