Indeks Kasus Rizieq Shihab

Pengacara pentolan FPI Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kepulangan Rizieq ke Indonesia masih belum bisa dilakukan karena terkendala masalah visa.

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia tak secara khusus membahas kasus Rizeq Shihab, tapi ia mengaku kasus ini tengah didiskusikan.

Kriminalisasi ulama dianggap hanya isu yang dihembuskan untuk kepentingan politik praktis saat Pemilu 2019 semata.

UU Keimigrasian menyatakan setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.

Imam Besar FPI Rizieq Shihab masih akan menggunakan skenario 'dizalimi pemerintah' untuk mempertahankan pamor gerakan 212.

Prabowo Subianto mengaku belum mendengar dugaan pencekalan Muhammad Rizieq Syihab di Arab Saudi.

Prabowo tak menjawan secara tegas apakah dirinya akan memulangkan Rizieq ke tanah air atau tidak.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan bagi Rizieq Shihab.

Pemulangan Rizieq Shihab tak lagi dibebankan kepada Prabowo yang kini jadi bagian rezim Jokowi-Ma'ruf.

Pihak Imigrasi membantah jika pemerintah Indonesia mengintervensi pemerintah Arab Saudi untuk mencekal Habib Rizieq agar tak pulang ke Tanah Air.

Sejumlah tokoh yang membentuk kelompok bernama Poros Jakarta-Yogya-Solo mendesak Jokowi dan Prabowo memulangkan Rizieq ke Indonesia. 

Wiranto membantah pemerintah menghalangi Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurut Wiranto, penyebab Rizieq belum pulang tida berkaitan dengan pemerintah RI. 

Setelah izin FPI di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019, belum ada keputusan memberikan izin atau tidak.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan kaitan antara rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dengan syarat yang diajukan Rizieq Shihab bisa kembali ke Tanah Air.

TKN melihat ada ketakutan dalam diri Rizieq Shihab bila ia pulang ke Indonesia karena tersangkut sejumlah kasus di kepolisian, salah satunya kasus chat berkonten pornografi.

Sekjen Gerindra mengakui permintaan untuk memulangkan Rizieq Shihab dari Arab Saudi merupakan syarat rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.

TKN menyatakan, pemerintah tidak pernah mengusir Rizieq Shihab dari Indonesia. Pernyataan tersebut merespons Dahnil Anzar yang meminta Rizieq dipulangkan demi syarat rekonsilisasi politik.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, status kewarganegaraan seseorang tidak bisa dicabut lantaran melakukan tindak pidana.

Fadli Zon mengecam keras pernyataan Hendropriyono yang menyudutkan tokoh tertentu dengan nada rasial hanya karena perbedaan pendapat.

Badan Pemenangan Nasional merasa apa yang dilakukan Yusril hanya demi mengambil simpati pendukung Prabowo, yang, sepertinya, tak berhasil.