Indeks Kasus Phk

Pendamping desa mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Ombudsman RI.

Kemnaker mengeklaim daftar perusahaan yang melakukan PHK dikeluarkan pada 2021.

Serikat Pekerja Sritex Group masih menghitung total hak-hak yang belum dibayarkan, estimasi awal mencapai puluhan miliar rupiah.

Sejumlah pabrik menyatakan berhenti beroperasi hingga pailit di awal tahun 2025, puluhan ribu karyawan terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli belum mau berkomentar banyak terkait PHK massal di PT Sritex.

Menaker Yassierli, menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang menjadi pilihan terakhir.

Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan, 11 juta lebih lapangan kerja terbentuk dalam 3 tahun terakhir.

Airlangga mengeklaim bahwa angka pengangguran pemerintah lebih rendah daripada data yang beredar di masyarakat.

PHK paling banyak ditemui di DKI Jakarta dengan jumlah 7.469 pekerja terdampak.

Biaya pesangon yang terlalu mahal mendorong perusahaan melakukan trik-trik licik.

Kemenko Perekonomian menilai Indonesia termasuk negara yang minim melakukan PHK berbeda dengan Facebook, Twitter, Google, Amazone.

DPR meminta pemerintah membuka layanan aduan untuk para pekerja yang terkena PHK dan merasa hak-haknya tidak diberikan.

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 200 orang karyawan.

Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi beberapa hari terakhir.

Startup mulai mengatur siasat menghadapi badai PHK yang sudah sampai ke Indonesia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya internal tetapi juga eksternal.

Kemnaker mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit dalam menghadapi dinamika yang tengah dihadapi perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan belum menerima laporan terkait adanya PHK di tanah air.

Rohman sebut tekstil tumbuhnya double digit, industri manufaktur baru di kisaran 5% untuk penjualan.

Selama lebih dari 2 tahun sepanjang pandemi berlangsung, Aerofood ACS mencatat penurunan pendapatan signifikan mencapai 73 persen dari kondisi normal.

Kemnaker memanggil PT Aerofood Indonesia karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan perusahaan.