Indeks Kasus Mardani Maming

Ali menyebut pelaksanaan eksekusi Mardani H Maming ke lapas menunggu salinan putusan kasasi MA diterima oleh jaksa KPK.

"KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan tim jaksa."

Vonis 10 tahun penjara kepada Mardani Maming bukti KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan.

Usai divonis 10 tahun penjara, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming menilai apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah fitnah.

Mardani dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita.

Mardani Maming memerintahkan & menandatangani pelimpahan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari PT Prolindo Cipta Nusantara.

Sidang perdana terhadap Mardani Maming akan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Kamis (10/11/2022).

Tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Dokumen yang disita diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap & gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu yang menyeret Mardani Maming.

KPK menggeledah PT Batulicin Enam Sembilan terkait kasus Mardani Maming.

Denny Indrayana mengakui bersama Bambang Widjojanto sepakat mendampingi Mardani Maming hanya sampai tahap praperadilan saja

Kuasa hukum yang saat ini mendampingi Mardani Maming berasal dari dua organisasi, yaitu PBNU dan HIPMI.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

HIPMI memastikan seluruh program kerja organisasi tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua Umum BPP Mardani Maming.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Mardani Maming ditahan KPK 20 hari ke depan mulai 28 Juli hingga 16 Agustus 2022. KPK juga sebut terduga pemberi suap telah meninggal.

KPK berharap DPO lainnya ikut menyerahkan diri sebagaimana dilakukan Mardani Maming.

Sebelum masuk ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Mardani Maming tak terima dirinya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.