Indeks Kasus Ham

Model pelanggaran HAM pun terjadi dalam berbagai bentuk seperti perampasan tanah, perampasan sumber kehidupan, pembungkaman ekspresi dan berserikat.

Jokowi harusnya jadi presiden pertama yang menginjakkan kaki ke Komnas HAM. Tapi ia tak jadi datang. Para aktivis menilai Jokowi memang tak serius.

Dari data Walhi, terdapat peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan sepanjang tahun 2018.

Komnas HAM meminta komitmen Jokowi terkait persoalan HAM dapat ditindaklanjuti dalam bentuk konkret dan terukur.

KontraS menilai belum ada perbaikan signifikan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia pada 2018. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan dan komitmen pemerintah dipertanyakan.

Menurut Yati, konflik kekerasan di Papua selama ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Yati Andriyani mengatakan, selama 4 tahun pemerintah Jokowi-JK gagal menjalankan 4 RANHAM yang jadi prioritas bagi bangsa Indonesia.

Yati Andriyani menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK gagal menjalankan 6 dari 11 program Nawacita yang diprioritaskan pada isu HAM.

Kepolisian diminta untuk membuka rekaman percakapan via telepon antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Purwoprandjono.

Aksi Kamisan adalah sebuah aksi diam dengan payung hitam yang sudah dilakukan setiap Kamis sejak 18 Januari 2004.

Wiranto mengklaim kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu susah untuk dibawa ke pengadilan karena buktinya minim. Dia mencontohkan salah satunya ialah kasus penembakan misterius (petrus).

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.

Hanya ada satu paragraf singkat tentang HAM dalam 27 halaman Pidato Kenegaraan Jokowi tahun ini.

Masalah muncul setelah Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam. Keberadaan Wiranto dianggap tak memperlancar penyelesaian kasus HAM.

Kejaksaan Agung dinilai tidak bisa terus menyatakan bahwa berkas bukti permulaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum lengkap.

TNI menantang Amnesty International membuktikan tuduhannya soal keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan di Papua.

Terdapat 37 laporan kasus penyiksaan yang masuk ke LBH Jakarta.

Sejumlah organisasi HAM dari belasan negara di Asia membentuk aliansi untuk melawan praktik kekerasan dan penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.

Pelanggaran HAM berat bila dimasukkan dalam KUHP akan menjadi tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.

Indikator lain terkait penanganan kasus pelanggaran HAM juga muncul, seperti dikeluarkannya Perppu Ormas yang dinilai melanggar hak untuk berpikir, berkeyakinan, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi.