Indeks Kasus Ham Berat

Kasus HAM yang sebelumnya terombang ambing tanpa kejelasan putusan hukum, harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Pigai mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan restitusi, melaksanakan rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sama seperti pemerintahan Jokowi.

Kementerian HAM era Prabowo harus serius menuntaskan kasus HAM berat masa lalu.

Prabowo Subianto klaim dirinya tidak pernah dendam dengan mereka yang menyebut dia pelanggar HAM berat.

Pertemuan Dasco dan Habiburokhman dengan korban HAM 98 sebagai upaya silaturahmi meski disebut juga sebagai manuver politik.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

LPSK terus memberikan dukungan dalam penanganan terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Prabowo menjawab pertanyaan Ganjar soal kasus pelanggaran HAM berat bersifat tendensius.

Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.

Pemerintah berencana akan menggelar Kick Off Implementasi Rekomendasi Tim PP HAM di Aceh.

Komnas HAM sejak lama menyarankan KKR sebagai solusi pengungkapan kejahatan HAM masa lalu. Sampai sekarang, tim itu belum juga terbentuk.

Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.

Pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh.

Pemerintah tidak akan mengambil langkah strategis dalam upaya penyelesaian HAM berat secara yuridis.

Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

Keluarga korban kasus pelanggaran HAM Paniai menilai pengadilan yang dilakukan tak mencerminkan HAM berat, melainkan kriminal biasa.

Atnike sebut Mahfud MD dukung upaya Komnas HAM dorong penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial.

Moeldoko sebut persoalan-persoalan non-yudisial yang bisa diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan, negara harus hadir.

Fatia menyatakan dalih Kejaksaan Agung malah menunjukkan posisi negara yang mengabaikan suara korban dan publik sejak peristiwa terjadi.

Pemerintah dinilai penting memberi izin lembaga internasional, khusus Dewan HAM PBB mengunjungi Papua guna mengkonfirmasi klaim pemerintah.