Indeks Kampanye Pemilu

Muslim Ayub mengusulkan agar Pemilihan Legislatif digelar 10 tahun sekali.

Lolly Suhenty menemukan sebanyak 355 pelanggaran konten internet selama masa kampanye Pemilu 2024, terbanyak di Facebook.

Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan serangkaian dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024 di masa kampanye mulai November 2023-Januari 2024.

Ari Dwipayana menilai, publik salah tangkap tentang pernyataan presiden dan menteri bisa menjadi bagian tim sukses atau berpihak di pemilihan umum (Pemilu).

Jokowi memastikan presiden dan menteri boleh melakukan kampanye saat Pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Dody Ariyanto mengeluhkan omzet yang sangat terpukul turun akibat lesunya pesanan pada pemilu tahun ini. Apa penyebabnya?

Pembagian makan siang dan susu gratis menjadi salah satu program utama dari pasangan Prabowo-Gibran.

Capres Anies Baswedan menjanjikan perubahan hidup warga Tanah Merah dari pra sejahtera menjadi sejahtera.

Berikut ini penjelasan tentang larangan kampanye Pemilu 2024. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kampanye Pilpres dan Pileg 2024?

Mahfud MD belum mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kampanye.

Seluruh ASN dilarang berswafoto menunjukkan gerakan tangan yang mengarah kepada pasangan calon tertentu selama masa kampanye Pemilu Serentak 2024.

Dishub DKI Jakarta melakukan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WIB.

Sikap penolakan pemindahan ibu kota negara tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

Rahmat Bagja memastikan pihaknya tidak memandang bulu mencopot alat peraga kampanye yang bermasalah.

Berdasarkan pengumuman yang dirilis oleh KPU, kampanye dapat dilakukan oleh peserta Pemilu mulai 28 November 2023.

Muhadjir Effendy menilai acara kampanye atau debat pemilu tidak sesuai dilakukan di sekolah maupun madrasah.

Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.

Menurut Mardiono, perlu ada penegasan aturan terkait pemasangan foto presiden, terutama digunakan untuk kampanye.

Media sosial bisa jadi bumerang karena potensi penyebaran hoaks yang dengan mudah terjadi hanya dengan gerakan jari.

Menurut Perludem ada kekosongan aturan hukum Pemilu saat pendaftaran capres belum dibuka, namun sudah ada baliho politikus maju sebagai capres.