Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Prabowo berangkat menuju lokasi peluncuran melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025).

Sebelum bertemu Prabowo, Wakil PM Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, lebih dulu bertemu dengan Wapres Gibran, pada Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Cak Imin menuturkan bahwa dirinya sempat dihubungi Prabowo saat menggelar halalbihalal di rumah dinasnya.

Ada empat pasal Perpres Nomor 82/2024 yang digugat, yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 Ayat 1, dan Pasal 52.

Lasarus mengatakan nantinya akan ada instruksi presiden (inpres) khusus terkait pembangunan jalan daerah.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, memastikan tak ada reshuffle hanya karena ada pertemuan Prabowo dengan Megawati.

Hasan Nasbi mengatakan masih berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatan Kepala PCO.

Mardani yakin, Prabowo tidak keberatan apabila menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih berkunjung dan bersilaturahmi ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Langkah tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Saat ini, terdapat beberapa komoditas pangan yang kuota impornya dibatasi berdasarkan neraca komoditas (NK).

Inpres ditujukan pada Menko Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menkeu, Mendagri, & Menteri Kelautan dan Perikanan.

Prabowo mengeklaim kritikan malah akan membuat pemerintah dapat makin mewaspadai isu atau persoalan yang berkembang di masyarakat.

Prabowo tetap berkeyakinan bahwa Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah.

Menurut Prabowo, sudah saatnya pemerintah yang ia pimpin lebih komunikatif dan proaktif dalam memberi keterangan tentang kondisi terkini.

Selain buka lapangan kerja baru, Prabowo juga harus memastikan lapangan kerja tersebut berkualitas dan layak.

Komunikasi publik yang transparan, inklusif, dan responsif menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.

Puan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah mengimbau menteri dan kepala lembaga untuk memperbaiki pola komunikasi, sehingga perlu ditaati dan dipatuhi.

Prabowo menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis menaikkan rasio pajak.

Sri Mulyani menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang mengelola APBN secara profesional.