Indeks Kabinet Jokowi-maruf

Pakar semiotika ITB Acep Iwan Saidi menilai Jokowi ingin menegaskan kepada koalisinya untuk mengutamakan rakyat.

Presiden Jokowi belum menentukan komposisi menteri dalam pemerintahannya dan Maruf Amin.

Maman tidak mau ada orang yang mengaku dari kalangan profesional menjadi menteri Jokowi, tapi tidak berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. 

Peneliti PSDPP, Dedi Kurnia Syah Putra menilai kemungkinan Jokowi mempengaruhi keputusan Bamsoet yang melunak soal jadwal Munas Golkar.

AHY mengaku bersedia jadi menteri bila diminta Jokowi dan rakyat Indonesia. Namun, ia tak ingin berandai-andai.

Pernyataan Arya Sinulingga soal kriteria menteri adalah mereka yang "berkeringat" dinilai berkorelasi dengan manuver Jokowi yang bangun komunikasi dengan oposisi.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan Munas Partai Golkar dilakukan setelah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet baru Jokowi-Ma'ruf agar partainya tidak dituding mengincar kursi.

PDIP menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum mengusulkan nama-nama kader PDIP yang akan menduduki posisi jabatan menteri di kabinet Jokowi.

Ketua TKN Erick Thohir mengemukakan ada yang berupaya membangun narasi yang menguntungkan pihak tertentu dengan menyebar daftar kabinet Jokowi-Ma'ruf beberapa waktu lalu.

Menteri dan kepala lembaga juga harus memiliki rekam jejak bersih. Kemudian tidak memiliki kasus-kasus masa lalu seperti pelanggaran HAM.

Jokowi tidak perlu membuat tim transisi, karena melanjutkan dari pemerintahan periode lalu.

Ketua TKN Erick Thohir menegaskan, pertemuannya dengan JK bukan membahas penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, tapi hanya sebatas silaturahmi.

Partai Golkar meminta masyarakat tak mempercayai isu soal beredarnya nama-nama susunan kabinet, kecuali jika Presiden Jokowi sudah mengumumkan langsung.

Pidato Jokowi yang menyebut akan "hajar" pungli dan yang menghambat perizinan dinilai hanya retorika belaka. Mengapa demikian?

Gerindra diperkirakan akan mendapat banyak kerugian jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, banyak pendukung Prabowo menghendaki Gerindra menjadi oposisi.

Menurut Dedi, Prabowo tidak akan mendapatkan keuntungan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf. 

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku, partainya telah mempersiapkan sejumlah nama yang cocok dengan menteri berani yang diinginkan Jokowi sesuai dengan pidato Visi Indonesia.

Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai loyalitas menjadi kata kunci menghadirkan seorang menteri yang berani mengambil keputusan sesuai arahan presiden.

Sekjen PPP memberi sinyal koalisi Jokowi hanya akan memberikan jatah kepada satu partai oposisi untuk bergabung.

Jokowi dinilai menyadari betul bila menampung seluruh parpol ke koalisinya, maka akan menyulitkan ia dalam membentuk kabinet.