Indeks Jokowi

DPR RI mengabaikan saran dari Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan RKUHP diambil setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/9/2019) siang.

Proses akuisisi Freeport yang dikebut sebelum Pilpres berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun.

Presiden Jokowi diminta mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

Megawati dengan Song Tao, elite Partai Komunis Cina bertemu dan bicara tentang kerja sama antarpartai politik.

Upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra menurut Presiden Jokowi dan BNPB.

Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

TNI saat ini fokus pemadaman kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kalimantan hingga Sumatra.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Jokowi memilih menteri dengan rekam jejak bersih dalam kabinetnya ke depan.

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Imam Nahrawi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari jabatan Menpora setelah diumumkan sebagai tersangka.

Kritikan Tempo terhadap presiden lewat sampul muka telah ada presedennya.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.

Hujan buatan sengaja diturunkan saat Jokowi berkunjung ke Riau. Walhi menuding hal tersebut sebagai pencitraan.

BIN membentuk forum 61 tokoh Papua tanpa sepengetahuan kepala daerah serta lembaga kultural Papua dan Papua Barat.

DPR RI sudah mengesahkan revisi UU KPK. Apa saja poin utama dalam isi revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut?

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Pansus Pemindahan Ibu Kota yang ditetapkan dalam paripurna DPR RI sebagai respons atas surat Presiden Jokowi.

Bagi aktivis antikorupsi, DPR tengah mendikte Jokowi dengan mendesaknya mempercepat pelantikan pimpinan terpilih KPK.