Indeks Jokowi

Perppu KPK merupakan kewenangan presiden yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk partai pendukung.

Darmin Nasution sebut Jokowi siap teken Perpres soal skema pengelolaan aset terbatas milik negara.

Mohamad Nasir memastikan pemerintah tak akan mengagendakan pertemuan dengan mahasiswa kembali.

Strategi pembangunan periode kedua Jokowi di antaranya dengan pendekatan kebijakan satu peta.

Yasonna meminta masyarakat untuk tak menekan lagi Jokowi terbitkan Perppu KPK.

Jokowi memperingati Hari Batik Nasional dengan tema “membatik untuk negeri” bersama 500 pembatik

KSPI menuntut tiga hal: menolak revisi UU Ketenagakerjaan, merevisi PP 78/2015, dan menolak iuran BPJS Kesehatan.

Jusuf Kalla tak setuju bila Jokowi menerbitkan Perppu sebagai respons atas desakan publik terkait revisi UU KPK.

FPR hingga AGRA gelar demo di dekat Istana Merdeka dan menuntut Jokowi menyelesaikan kabut asap hingga revisi RUU bermasalah.

Menkumham, Yasonna H Laoly dukung koreksi atas UU KPK lewat jalur konstitusi dengan guggatan ke Mahkamah Konstitusi.

Gerindra menolak revisi UU KPK, sehingga penerbitan Perppu KPK didukung.

Wiranto dianggap gagal jadi Menkopolhukam. Dia pun didesak mundur saja sebelum masa kerjanya benar-benar selesai.

Massa aksi demo dari alumni 212 menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur pada Parade Aksi Demo Mujahid 212 Aksi Selamatkan NKRI, Sabtu (29/9/2019).

"Sudah sejak kemarin, saya ulangi lagi, kepada Kapolri juga agar jajarannya tidak bertindak represif," tegas Jokowi.

Politikus PDIP keberatan Presiden Jokowi keluarkan Perppu untuk menganulir UU KPK yang baru.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan tak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi tak mengeluarkan Perppu UU KPK jika demo terus berlanjut hingga timbul korban.

Tahun 2020-2024 pemerintah sudah menyiapkan regulasi yang ramah investasi untuk mewujudkan pembangunan 2.500 kilometer jalan tol.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang Jokowi masih memberikan janji kosong sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK resmi diterbitkan.

BEM SI menegaskan, pertemuan dengan Jokowi pada tahun 2015 lalu justru membuat gerakan mahasiswa terpecah.

Salah satu opsi yang diusulkan tokoh masyarakat adalah Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.