tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia sudah terlalu banyak peraturan. Dia meminta kepala daerah maupun DPRD tingkat I dan II tidak lagi membuat banyak peraturan.
"Jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah), jangan banyak-banyak membuat pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan," kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi menyampaikan pernyataan itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019. Beberapa yang dihadiri ialah, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD tingkat I dan tingkat II, kajati, kajari, ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kapolda, kapolres, dandim hingga danrem serta para kepala lembaga negara terkait, sebanyak 2.693 orang.
"Semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop. Itu sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat, padahal negara sebesar apa pun inginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan, tapi kita kebanyakan peraturan, buat apa," ungkap Presiden.
Jokowi pun menyinggung soal apa yang ada di balik proses pembuatan perda tersebut. Menurut Presiden, perda-perda tersesbut malah memperumit pelaksanaan usaha di masyarakat.
"Saya tahu buat perda pasti ada kunker (kunjungan kerja), ada studi banding, saya ngerti, saya ngerti tapi setop. Dan di kunker ada apanya saya mengerti, dan di studi banding ada apanya saya ngerti, saya orang lapangan saya ngerti, setop," tegas Presiden yang disambut tertawaan peserta rapat.
Jokowi menuturkan, pekan lalu ia bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. Tangan kanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bercerita ke Jokowi, jika ingin membuat satu peraturan menteri, harus mencabut 2 peraturan menteri sebelumnya.
"Kita memproduksi terus setiap hari, mau apa," tuturnya.
Jokowi mengaku ingin menyontoh Amerika Serikat. Sebab produksi aturan yang terus menerus tersebut menyababkan fleksibilitas Indonesia menjadi lambat.
"Saya juga mau buat aturan itu, menteri mau buat 1 permen (peraturan menteri) boleh, tapi hilang 10 (permen), tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri, fleksibilitas paling penting, kecepatan paling penting semua negara akan menuju ke situ karena siapa yang lebih cepat dia yang menang," ujarnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
