Indeks Jokowi

Jokowi masih mengkalkulasi dari sisi politik sebelum mengeluarkan Perppu UU KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penerbitan Perppu menjadi jalan keluar terakhir terkait pro kontra UU KPK.

Jokowi menyampaikan beberapa hal, mulai dari masalah yang berkaitan dengan kebakaran hutan, Papua, UU KPK, RUU KUHP.

Mahasiswa, pelajar dan warga di Surabaya menggelar unjuk rasa menolak UU KPK dan mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu UU KPK.

Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah pasal kontroversial ditolak ribuan mahasiswa yang menggelar demo di Gedung DPR, Jakarta dan banyak kota lainnya.

Fahri Hamzah menyindir soal isi RUU Pemasyarakatan yang bisa permudah koruptor jalan-jalan ke mal.

DPR RI mengabaikan saran dari Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan RKUHP diambil setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/9/2019) siang.

Proses akuisisi Freeport yang dikebut sebelum Pilpres berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun.

Presiden Jokowi diminta mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

Megawati dengan Song Tao, elite Partai Komunis Cina bertemu dan bicara tentang kerja sama antarpartai politik.

Upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra menurut Presiden Jokowi dan BNPB.

Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

TNI saat ini fokus pemadaman kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kalimantan hingga Sumatra.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Jokowi memilih menteri dengan rekam jejak bersih dalam kabinetnya ke depan.

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Imam Nahrawi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari jabatan Menpora setelah diumumkan sebagai tersangka.

Kritikan Tempo terhadap presiden lewat sampul muka telah ada presedennya.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.