Indeks Hti

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan.

Menkopolhukam menjelaskan bahwa keputusan pembubaran itu dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Pemerintah akan membubarkan ormas HTI sebagai langkah untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ormas.

Sekalipun bertentangan dengan ideologi negara, Hizbut Tahrir Indonesia masih menggunakan cara-cara legal dalam berkampanye, misalnya aksi demonstrasi dan dakwah yang bersifat persuasif.

Wiranto menjelaskan, Pancasila adalah ideologi negara yang telah disepakati bangsa, melalui berbagai pertimbangan matang yang mengakomodasi keadaan masyarakat Indonesia.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua dan Papua Barat tegas menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan meminta ormas tersebut dibubarkan.

Ansor menilai HTI anti-NKRI dan harus segera dibubarkan. Tapi HTI menyebut gerakan mereka sebagai bentuk kecintaan kepada Indonesia.

Rikwanto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila bukan negara agama.

Selain meminta aparat kepolisian tidak mengizinkan aktivitas HTI, sejumlah ormas Islam juga mendesak agar pemerintah membubarkan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Abdul Muis, HTI bergerak diam-diam yang ujung-ujungnya adalah menganti negara Indonesia dengan negara Islam atau membentuk khilafah.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membubarkan Tabligh akbar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap berpotensi mengganggu keamanan.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abu Hapsin mengapresiasi tindakan tegas kepolisian membubarkan kegiatan Forum Khilafah Indonesia yang digagas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Seni dan agama terkadang berbenturan pada persoalan tafsir. Pada akhirnya ketika agama yang berkelindan dengan politik masuk ke ruang seni, seni menjadi eksklusif. Bila sudah demikian, seni menjadi tidak merdeka karena melahirkan tafsir tunggal yang berujung pada pemaksaan dari kelompok tertentu.

Civitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menolak keberadaan dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menilai HTI menciptakan lingkungan ISI yang menjunjung kemerdekaan seni menjadi tidak kondusif.

Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, komunisme seperti barang mati atau fosil yang tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, justru yang perlu dibatasi adalah lahirnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama.