Indeks Headline

Kerumunan yang dibuat dan dihadiri oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab telah jadi klaster Corona baru.

Ada 4.360 kasus baru ditemukan berasal dari 35.989 orang dites.

Ratusan ribu data pribadi penerima BSU Kemendikbud bocor berasal dari grup WA guru honorer sendiri.

Rektor Unnes menyesalkan sanksi skorsing dari dekan kepada mahasiswa.

Nadiem Makarim resmi mencabut larangan sekolah tatap muka selama pandemi.

Aktivitas Gunung Merapi terus meningkat dari indikator gempa vulkanik dan guguran lava sisa erupsi periode lama.

Sopir pribadi dari Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpapar COVID-19, PN Jaksel menutup operasional kantor seminggu hingga 27 November 2020.

Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan Remdesivir tidak direkomendasikan untuk obat pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebutkan jika diperlukan, pemerintah bisa membubarkan FPI pimpinan Rizieq Shihab.

Polisi membubarkan diskusi otonomi khusus dan menangkap staf serta anggota Majelis Rakyat Papua berdalih ada bahasan referendum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi meneken Perda COVID-19, salah satu pasalnya: warga yang menolak vaksinasi dikenai denda maksimal Rp5 juta.

OJK Surakarta akan memfasilitasi nasabah dan Maybank untuk bertemu.

KPU memenuhi panggilan PTUN Jakarta soal gugatan yang meminta penundaan Pilkada 2020.

Kasus Jerinx vs IDI berakhir dengan vonis penjara tinggi untuk kasus UU ITE dengan 1 tahun dan 2 bulan penjara.

Terkait kasus kerumunan Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, penyidik Polri akan memeriksa Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan cukai rokok tidak bisa dilakukan terlampau drastis seperti diusulkan oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Sri Mulyani bilang anggaran insentif usaha dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak akan terpakai seluruhnya.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai 750 juta dolar AS ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Jerman sebesar 550 juta Euro atau Rp9,1 triliun.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan tidak memberikan izin terhadap semua acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.