Indeks Headline

Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara divonis lebih tinggi setahun dari tuntutan jaksa. Hakim memutus Juliari bersalah mengkorupsi dana bansos COVID-19.

Peneliti Pukat sebut makna penyintas telah diselewengkan KPK menjadi pelaku. Tidak pantas koruptor disebut penyintas.

Jumlah keringanan UKT pada semester ganjil 2021 diberikan kepada 151.781 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp71,5 miliar.

PPATK mendukung pemerintah mencegah dan memberantas berbagai aktivitas organisasi terorisme di Indonesia melalui pemantauan aliran dana.

Jokowi mengajak para kader PAN untuk menghindari pelaksanaan politik sektarian di masa depan saat pidato HUT PAN ke-23.

Kementerian Dalam Negeri memaparkan 28 kabupaten/kota di Indonesia belum menganggarkan dana insentif untuk tenaga kesehatan.

Dishub DKI  menjelaskan 8 titik ganjil genap di DKI Jakarta yang tetap berlaku hingga 23 Agustus 2021 termasuk aturan kendaraan yang dikecualikan.

Salah satu penyebab kematian akibat COVID di Jawa Timur tinggi adalah warga menjalani isolasi mandiri.

Insentif tenaga kesehatan pada 2020 sebesar Rp1,469 triliun telah dibayarkan selama April-Juni 2021.

Selain mengurangi rute penerbangan, Garuda Indonesia akan mengoptimalkan layanan charter dan kargo.

Daftar mall yang sudah beroperasi di Jakarta menurut data dari APPBI selama PPKM Level 4 dengan syarat prokes yang ketat.

Jokowi klaim penunjukan anggota Paskibra sebagai duta Pancasila sebagai terobosan. Sebab mereka adalah putra-putri terbaik pilihan Indonesia.

Tingkat kepatuhan anggota DPR RI melaporkan LHKPN anjlok menjadi 55 persen per Juni 2021.

Hasil dari uji tantangan calon Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unair diklaim menunjukkan kemampuan yang baik melawan virus corona varian delta.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut M Totoh Gunawan diketahui merupakan anggota dari timses Aa Umbara di Pilkada Bandung Barat 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2022.

Zona merah COVID di Pulau Jawa-Bali berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali.

Faldo Maldini mengatakan pidato Jokowi tidak menyinggung masalah korupsi & HAM karena keterbatasan waktu saat Sidang Tahunan MPR.

Pemerintah Indonesia belum bisa menentukan keputusan untuk tanggal evakuasi WNI karena situasi Afghanistan yang belum stabil.

Komnasham menemukan dugaan pelanggaran HAM terhadap seleksi pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan.