Partai-partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tak hanya mendapat posisi sebatas di kementerian, tetapi masih terbuka peluang di institusi, badan bahkan BUMN.
Menurut Ketua DPP Partai Hanura konflik antara OSO dan Wiranto berawal dari Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding menggelar Munaslub pada awal tahun 2018 lalu.
"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.
KPU menyatakan tidak akan mundur dan siap menghadapi upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). KPU menegaskan OSO tetap dicoret dari DCT anggota DPD.
Massa kader Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
"Reuni alumni 212 ditengarai merupakan kampanye terselubung pasangan capres 02, oleh karena itu, Hanura tidak akan memperkenankan kader-nya ikut-ikutan."