Indeks Hanif Dhakiri

Hanif tidak ingin para pekerja yang menjadi korban kontak bersenjata tidak mendapatkan haknya.

Menteri Hanif Dhakiri memprediksi sejumlah pekerjaan di sektor perbankan, ritel, dan logistik terancam hilang akibat kemajuan teknologi.  

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa, penetapan UMP bagi para pekerja adalah win-win solution.

"Hanif menteri yang melindungi pengusaha."

"Jadi bisa dibilang, Hanif ini membentuk tim ilegal. Kalau tim ilegal, duitnya dari mana?"

Tujuh Menteri di Kabinet Kerja
dikabarkan akan maju sebagai
anggota DPR di Pemilihan Legislatif.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membuka posko  pengaduan THR lebaran 2018  di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (28/5/2018).

Praktik magang di pabrik-pabrik kawasan industri dipakai oleh agen penyalur tenaga kerja buat menyuapi perusahaan menerapkan upah murah, sambil memeras tenaga kerja, di bawah rezim pasar buruh fleksibel.

Vietnam sudah memberlakukan asuransi pengangguran (unemployment insurance) sejak tahun baru 2009. Thailand bahkan lebih awal lagi, Negeri Gajah Putih itu telah menyelenggarakannya sejak 2004 silam. Tapi di Indonesia, wacana asuransi pengangguran baru dihembuskan sehari lalu.

Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat meminta pemerintah Joko Widodo mengkaji ulang terkait kebijakan pemberlakuan bebas visa kepada sejumlah negara.

Lulusan pendidikan umum Indonesia dinilai tidak memiliki kemampuan memadai. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengusulkan seharusnya Indonesia bisa berkiblat pada sistem pendidikan Jerman, Australia dan Swiss yang lebih fokus pada kejuruan melalui politeknik dan pelatihan vokasional.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengirimkan pesan kepada segenap jajarannya untuk memulangkan tenaga kerja asing yang melanggar aturan-aturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Pamuji mengungkapkan terkait penerimaan negara dari Industri Hasil Tembakau yang mencapai Rp162,2 triliun pada 2015, karena itu sudah saatnya negara berpihak kepada petani, buruh dan industri tembakau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri, kepala lembaga dan pejabat eselon I untuk mempermudah dan menyederhanakan aturan agar kinerja pemerintah lebih cepat dan tidak terbelenggu aturan.