Indeks Gus Yahya

Gus Yahya dikabarkan dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PBNU oleh Syuriah. Benarkah kabar tersebut dan apakah pemecatan Gus Yahya sah?

Gus Yahya menegaskan surat yang beredar ihwal pemecatannya dari Ketum PBNU, tidak sah.

Surat yang menggunakan kop surat PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu, bukan dokumen resmi organisasi.

Selama jabatan ketua umum kosong, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.

Gus Yahya didesak mundur dari Ketua Umum PBNU akibat dinilai terlalu politis, sementara warga NU menuntut organisasi kembali pada khittah dan independensi.

Dalam kasus ini, ia menegaskan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.

Sebagai tindak lanjut, para ulama sepakat akan menggelar pertemuan lanjutan yang lebih besar dan melibatkan kiai sepuh, serta unsur kepemimpinan NU lainnya.

Ia memastikan seluruh pengurus sepakat menyelesaikan masa khidmah hingga Muktamar mendatang.

Gus Yahya juga menyampaikan bahwa Syuriah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum.

Kenapa Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf, diminta mundur dan bagaimana ia merespons hal tersebut?

Gus Yahya mengaku telah menyampaikan kepada para pengelola SPPG, untuk berhati-hati dalam mempersiapkan MBG.

PBNU berdoa agar Prabowo diberikan umur panjang serta kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini.

Ahmad Fahrur Rozi, atau yang akrab disapa Gus Fahrur kini tercatat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel.

Gus Yahya menilai kelangsungan berbangsa dan bernegara bisa hancur jika NU menjadi identitas politik, apalagi berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

Gus Yahya pun juga berharap Prabowo menghadiri rangkaian cara peringatan hari lahir NU yakni acara tukar pikiran dengan para ulama pada Selasa (4/2/2025).

PBNU juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional hingga membentuk satuan tugas agar MBG bisa diberikan kepada para santri.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyepelekan kasus keracunan 40 murid di SDN Sukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi program MBG.

Gus Yahya menilai, penjelasan utuh pemerintah bisa membuat masyarakat memahami logika berpikir kenaikan PPN 12 persen yang berlaku pada 2025 mendatang.

PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

Menurut Yahya, kelima anggota NU diajak oleh organisasi non pemerintah (NGO) advokat dari Israel untuk berkonsolidasi di wilayah tersebut.