Indeks Film G30spki

Ketua DPD KNPI Lombok Tengah mengatakan acara nobar film Pengkhianatan G30S PKI ini mengundang seluruh elemen pemuda, pelajar, dan organisasi kepemudaan setempat.

Isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali meningkat tajam di media sosial sepanjang September 2017 terkait ajakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk kembali menonton bersama film G30S/PKI.

Pemutaran kembali film G30S/PKI dinilai memberikan manfaat positif bagi generasi muda.

Sejumlah sejarawan setuju usulan presiden yang ingin film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibuat ulang. Dengan catatan, narasinya berbeda sama sekali dengan yang sudah ada.

Zulkifli mendukung Presiden Jokowi untuk merevisi film G30S/PKI itu agar layak ditonton oleh generasi kekinian.

“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film," kata Tjahjo.

Tatiana Lukman, anak kandung MH Lukman, Wakil Ketua CC PKI ketika prahara 1 Oktober terjadi, mengatakan bahwa remake film G30S/PKI harus memuat fakta sejarah.

Menurut Erasmus, penayangan kembali film G30S bentuk insubordinasi Panglima TNI terhadap Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi

Peneliti dari Human Rights Working Group (HRWG) menyarankan pemerintah menyelesaikan pengungkapan kebenaran sejarah pasca peristiwa 1965 terlebih dahulu, sebelum membuat versi baru film Penumpasan Penghianatan G30S PKI.

Menurut Luhut, sah-sah saja jika kembali mewaspadai pergerakan komunis, tapi jangan sampai berlebihan sehingga menghabiskan energi untuk memperdebatkan hal itu.

Pembuatan film G30S/PKI versi terbaru jangan hanya melibatkan negara tapi juga pihak nonpemerintah seperti sineas, sejarawan, dan aktivis kemanusiaan.

Hanung beralasan, film hanya mampu memotret satu sudut pandang dari seluruh rangkaian peristiwa yang berlangsung.

Sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan lembaganya mendukung upaya revisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Taufik menyatakan, PAN akan mengadakan nonton bersama dan mendukung pemutaran film G30S/PKI.

Pro Kontra Nobar G30S PKI.

Film G30S PKI yang dibuat saat rezim Orde Baru dinilai sebagai propaganda. ICJR menganggap film tersebut mempunyai muatan politik masa lalu.

Wantimpres meminta seluruh pihak untuk dapat mengendalikan emosi terkait keributan soal PKI dan fokus pada pembangunan Indonesia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, film G30S PKI versi anyar dapat mempermudah generasi milenial dalam memahami pesan yang disampaikan.

Panglima TNI mengatakan hanya pemerintah yang bisa melarang instruksi nobar film G30S PKI.

Pakar sejarah menilai publik sekarang bisa lebih cerdas dalam menilai isi film G30S/PKI karya Arifin C. Noer.