tirto.id - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengingatkan masyarakat Indonesia dapat memprioritaskan pembangunan nasional bersama daripada meributkan masalah terkait G30S PKI.
Anggota Wantimpres Sidharto Danusubroto pun meminta seluruh pihak untuk dapat mengendalikan emosi dan fokus pada pembangunan Indonesia.
"Ada film ini, ada seminar itu. Sementara ini disejukkan dulu. Kamu tanya saya, itu pendapat saya. Pemerintah sekarang sedang 'supersibuk' membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan, itu prioritasnya," kata Sidharto di Kantor Wantimpres, Jakarta pada Senin (18/9/2017).
Pernyataan ini dipaparkan Sidharto terkait rencana "nonton bareng" film G30S PKI serta insiden pengepungan oleh massa saat acara musik dan diskusi sejarah insiden 1965 di Kantor LBH Jakarta.
Sidharto menuturkan, Indonesia memerlukan kestabilan politik dalam mencapai pembangunan yang maju dan ekonomi yang kuat.
"Kalau ada film, seminar begitu, ada kegaduhan di sana di sini, itu tidak menunjang [kestabilan politik dan ekonomi]," tegas Sidharto, seperti diberitakan Antara.
Wantimpres menambahkan, pemerintah akan mengkaji pembahasan masalah mengenai sejarah kejadian G30S PKI. "Sebaiknya fokus dulu kepada kemiskinan," kata Sidharto.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengizinkan saat dia memerintahkan seluruh anggota menonton film garapan era Orde Baru tersebut.
Rencana TNI menggelar acara nonton bersama film G30S PKI menjadi polemik karena ada sejumlah pihak yang menilai film itu tidak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah bangsa Indonesia.
Baca: Panglima TNI Akui Nobar Film G30S PKI Atas Perintahnya
Gatot mengklaim nobar film G30S PKI bertujuan menyebarluaskan fakta-fakta sejarah khususnya kepada generasi muda. Ia menolak ajakan ini ditafsirkan untuk mendiskreditkan sejumlah pihak.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” kata dia.
Terkait acara nobar G30S PKI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan film yang diproduksi tahun 1984 itu perlu dibuat versi baru agar lebih kekinian. Menanggapi usulan Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan mempersilakan pemerintah memperbarui film G30S PKI.
Zulkifli Hasan menilai, film G30S PKI versi anyar dapat mempermudah generasi milenial dalam memahami pesan yang disampaikan.
"Menonton film yang lama atau bikin film baru sesuai perkembangan zaman silakan saja. Ini untuk pembelajaran sejarah saya kira penting," kata Zulkifli Hasan.
Baca:
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
