Indeks Dugaan Penghasutan Dan Makar

Penangkapan para aktivis yang dituding melakukan makar dinilai represif. Tindakan Polri itu mengingatkan masyarakat dengan tindakan pemerintah Orde Baru.

Polri menetapkan tujuh orang tersangka sebagai terduga makar yaitu Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati. Namun meski sudah ditetapkan dan diperiksa 1x24 jam, Polisi tidak melakukan penahanan atas dasar penilaian subjektif kepolisian.

Polri menduga tersangka dugaan makar ingin menggerakkan massa aksi doa bersama di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (2/12/2016) untuk digiring ke gedung DPR RI.

Polri telah menetapkan 11 aktivis dan tokoh yang ditangkap menjelang aksi doa bersama di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) kemarin sebagai tersangka. Dari 11 tersangka tersebut, hanya 3 orang masih ditahan, sementara yang lain dilepaskan.

Mahfud MD meminta kepolisian untuk dapat memberikan alasan yang transparan atas penangkapan terhadap 10 aktivis dan tokoh masyarakat yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat (2/12/2016) pagi.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menemui sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait dugaan makar, pelanggaran UU ITE dan penghinaan presiden.

Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 10 orang yang ditangkap pada Jumat (2/12/2016) pagi sebagai tersangka.

Untuk kedua kalinya, di dua pemerintahan yang berbeda, Sri Bintang Pamungkas ditangkaP dengan alasan yang sama: makar.

Kemunculan isu makar dalam aksi 2 Desember kembali dipertanyakan. Dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai kuat saat ini, pernyataan polisi mengenai makar dianggap ceroboh.

Kapolri berkilah telah menuduh para demonstran yang menuntut Ahok melakukan penistaan agama, melakukan makar. Padahal sinyalemen makar itu dialamatkan buat para pendompleng demo.

MUI berkomitmen untuk menolak makar dan mengakui pemerintahan yang sah. Menurutnya, sistem pemerintahan di Indonesia sudah ada aturan dan ketentuan jelas sehingga pergantian kepemimpinan harus berlangsung sesuai regulasi.

Fahri Hamzah menyampaikan bahwa gelombang perubahan sejarah Indonesia terjadi setiap siklus 20 tahunan.

Bergabung dengan Jalan Perubahan (Bara-JP), ormas kemasyarakatan Solidaritas Merah Putih (Solmet) ikut melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan makar saat drama demonstrasi 4 November kemarin.