Indeks Direksi Bumn

Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat satu direktur baru di jajaran direksi Pegadaian dan mengubah nomenklatur 4 jabatan direktur.

Dirut Garuda menegaskan urusan perombakan direksi di perusahaannya merupakan kewenangan Kementerian BUMN dan para pemegang saham perseroan.

Pergub Nomor 5 Tahun 2018 memberikan hak kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan calon lain di luar persyaratan calon yang diatur.

Budi Waseso mengklaim baru mengetahui penunjukan dirinya menjadin Dirut Perum Bulog pada hari ini.

Kementerian BUMN resmi menunjuk Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Komisi VII DPR RI mempertanyakan sejumlah alasan yang dinyatakan oleh Kementerian BUMN terkait dengan perombakan direksi Pertamina. 

RUPS PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyepakati untuk menunjuk I Gusti Ngurah Putra sebagai Direktur Utama BUMN itu yang baru. I Gusti Ngurah Putra menggantikan posisi Muhammad Choliq.

Direksi sejumlah BUMN penggarap proyek infrastruktur layang akan dirombak. Salah satunya adalah direksi PT Waskita Karya.

Kementerian BUMN memberlakukan sejumlah perubahan dalam struktur Direksi PT Pertamina untuk persiapan pembentukan Holding BUMN Migas.

Edi Sukmoro ditunjuk kembali menjadi Dirut PT KAI setelah, pada Senin kemarin, dia diberhentikan dari posisi yang sama.

Kementerian BUMN menugaskan Edi Sukmoro menjalankan tugas sebagai Dirut KAI sekaligus Direktur Logistik dan Pengembangan KAI sampai dengan diangkatnya Direktur Utama baru yang definitif.

Tantiem atau bonus bagi korporasi BUMN atau swasta sudah hal yang lazim. Namun, untuk BUMN, tantiem tak diberikan sembarangan.

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim tidak akan menggerus kewenangan kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bergabung di induk baru itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pergantian direksi PT Pertamina (Persero) dilakukan oleh pemerintah agar ke depan bisa lebih profesional.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina, Yenni Andayani menyatakan akan berfokus mengawal efisiensi dan mandat pemerintah lainnya. 

Presiden menegaskan kepada para petinggi BUMN untuk tidak melakukan korupsi. Presiden ingin BUMN bersih dari kasus-kasus yang rugikan negara tersebut.