tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pergantian direksi PT Pertamina (Persero) dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pengelolaan perusahaan plat merah itu lebih profesional lagi.
"Soal pergantian dirut dan wakil dirut Pertamina, ini agar Pertamina fokus dan memiliki profesional yang baik," ujar JK di Jakarta pada Selasa (3/2/2017) seperti dikutip Antara.
Dia berharap di masa mendatang Pertamina akan dipimpin oleh figur-figur profesional dan memiliki kepemimpinan yang kuat.
Hari ini, Menteri BUMN, Rini Soemarno memberhentikan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan wakilnya, Ahmad Bambang. Menteri BUMN sebagai pemegang saham juga memutuskan penghapusan nomenklatur Wakil Direktur Utama Pertamina demi efektivitas.
Dewan Komisaris Pertamina telah menunjuk Direktur Gas Pertamina, Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina untuk masa kerja selama 30 hari ke depan.
Alasan pemberhentian Dwi dan Ahmad, menurut Menteri BUMN, Rini Soemarno, ialah karena alasan ketakcocokan personal keduanya. Makanya, kini posisi Wakil Dirut Pertamina juga dihapus.
"Penggantian keduanya (Dirut dan Wadirut) terkait masalah personal. Dalam memimpin Pertamina, jika terjadi ketidakcocokan bisa membahayakan perusahaan," ujar Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Padahal, menurut Rini, sebagai pemimpin perusahaan kedua-duanya harus mengesampingkan masalah personal dalam menjalankan roda perusahaan.
"Maaf ya Pak Dwi, Pak Bambang, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan maka 'team work' itu harus nomor satu. Jangan akhirnya perusahaan dipakai untuk kepentingan perorangan," ujarnya.
Ia menambahkan tahun 2017 merupakan tahun yang sangat penting, banyak proyek yang harus diselesaikan mulai dari implementasi satu harga BBM, revitalisasi kilang Cilacap, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan, kilang Dumai, "refinery" hingga pengembangan sumur-sumur migas di Indonesia.
Namun, tambah Rini, situasi kepemimpinan di Pertamina justru semakin tidak stabil tercermin ketika dalam pengambilan keputusan, bila ada direksi tidak setuju, program berjalan sendiri-sendiri.
"Padahal dalam penerapan GCG (tata kelola perusahaan yang baik), bahwa keputusan direksi itu jadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dipotong sendiri," tegas Rini.
Meskipun demikian, Rini memuji kinerja Pertamina di 2016 sekalipun ada masalah dualisme kepemimpinan. "Mereka sampai 2016 telah memberikan hasil yang sangat baik untuk Pertamina," katanya.
Rini mengatakan Dewan Komisaris Pertamina akan segera mengusulkan nama-nama calon Dirut Pertamina ke Presiden Joko Widodo sehingga sebulan lagi perusahaan ini bisa punya nahkoda baru.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
