Indeks Dana Pihak Ketiga

Purbaya meyakini kebijakan ini akan memberikan dampak positif, khususnya bagi penyaluran kredit ke BPD lain dan sektor UMKM di daerah.

Penempatan dana pemerintah ke perbankan daerah diyakini akan turut mempercepat pertumbuhan penyaluran kredit.

Purbaya berencana menambah penempatan dana pemerintah di bank selain Himbara.

Penyesuaian ini bertujuan agar dana asing bisa lebih banyak masuk ke Indonesia sehingga likuiditas perbankan semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat secara tahunan sebesar 7,00 persen dan terkontraksi sebesar 0,37 persen secara bulanan.

Tambahan likuiditas harus benar-benar terserap di sektor riil. Tanpa kepastian itu, ekonomi tidak akan tumbuh sesuai ekspektasi.

TKD selama ini berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total keuangan daerah yang dikelola perseroan.

CASA BRI capai  65,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI atau tumbuh double digit sebesar 10,6 persen yoy.

DPK tumbuh 6,87 persen secara tahunan pada Juni 2025, lebih tinggi ketimbang posisi Mei 2025 yang tumbuh 4,02 persen.

Kendati DPK melambat, namun OJK menyatakan likuiditas perbankan tetap dalam kondisi memadai.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan DPK perbankan pada Agustus 2022 sebesar 7,77 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp7.608 triliun.

DPK ratusan triliun tersebut diharapkan digunakan masyarakat untuk belanja sehingga dampak ekonominya terasa.

Nilai itu masih lebih baik dibandingkan dengan posisi Februari 2020 dengan DPK hanya tumbuh 7,71 persen.

Pertumbuhan simpanan masyarakat di bawah nilai Rp500 juta mengalami perlambatan.

Moody’s Investor Service menyebut likuiditas perbankan di Indonesia mengetat.

“(2018) lebih baik dari tahun ini lah. Suku bunga sudah murah, likuiditas melimpah, modal cukup," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.