Indeks Dana Bos

63 kepala sekolah Inhu mengundurkan diri karena dipalak kejaksaan setempat, setelah sebelumnya diperas oleh 'LSM'.

KPK sebaiknya menangani perkara di Kejaksaan Indragiri Hulu demi memperoleh kepercayaan publik.

Kejati Riau resmi menetapkan Kepala Kejari Indragiri Hulu, Hayin Suhikto sebagai tersangka terkait pemerasan dana BOS di Indragiri Hulu, Riau.

Puluhan kepala sekolah SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu memilih mundur karena "was-was" dalam mengelola dana BOS. Mereka mengaku menerima ancaman dari pihak yang mengaku dari LSM. 

Kemendikbud mengizinkan sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan BOP untuk pembayaran honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy,di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Informasi yang dibagikan oleh akun Marulam Perkawanan Pardos dan Jambibusertv Cam bersifat keliru dan menyesatkan (false & misleading).

Dana BOS gelombang I sudah disalurkan pemerintah langsung ke kas sekolah. Besarannya 30 persen. 

Beberapa pihak memberi catatan dan mengkritisi kebijakan baru Nadiem soal 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer dinilai bertentangan dengan rencana menghapus sistem guru honorer.

Kepala Sekolah diwajibkan memajang penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah agar bisa diketahui oleh publik.

Dana BOS tak lagi disalurkan lewat rekening pemerintah daerah.

Batasan untuk gaji guru honorer naik dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi dana BOS.

Perubahan penyaluran ini diyakini bakal membuat dana BOS lebih efektif.

Masih ada ratusan ribu ruang kelas yang rusak. Ini jadi tugas berat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.

Netflix dikabarkan akan meningkatkan kualitas konten mereka dengan memproduksi film original dan menggelontorkan dana sebesar 15 miliar dolar AS. 

Sejumlah orangtua murid SDN Pondok Pucung 02 mengakui bila ada pungutan. Namun, Disdik Tangerang Selatan membantah praktik pungli seperti yang disebut guru honorer Rumini.

Rumini dipecat karena kritis terhadap kebijakan sekolah, termasuk praktik pungli.

SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud.

Pihak sekolah mengatakan, sejak bulan Juli hingga Oktober dana BOS belum cair, sehingga sekolah kebingungan memperoleh dana yang digunakan untuk biaya operasional di sekolah.