Indeks Bpn Prabowo-sandiaga

Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga siap menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli pada sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilanjutkan pada hari ini dengan menghadirkan saksi dari kubu 02.

Bambang berharap MK bisa memberi kelonggaran dengan memperbolehkan menghadirkan banyak saksi.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai jawaban KPU gagal meyakinkan majelis hakim konstitusi dalam sidang sengketa hari ini.

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa menjelaskan secara gamblang soal PHPU dalam gugatannya.

Tim hukum KPU menegaskan mereka menolak dalil yang dibacakan kubu Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, Selasa (18/6/2019).

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf telah menyiapkan 30 alat bukti untuk membuktikan dalil Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres di MK tidak tepat.

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

Menurut Nicholay, saksi-saksi ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan bukti-bukti dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Perlindungan saksi BPN Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa pilpres di MK diperlukan agar pengancaman seperti 2014 tak berulang.

Tim Pengacara Pabowo-Sandi akan menyurati MK untuk meminta izin menggunakan metode perlindungan saksi dari LPSK.

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta BPN Prabowo-Sandiaga tidak membawa perasaan alias "baper" saat mengikuti persidangan gugatan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rekonsiliasi disebut tak perlu, karena Pilpres seperti pertandingan tinju, ada yang menang dan yang kalah. 

Dahnil menilai yurisprudensi untuk mendiskualifikasikan paslon tersebut ada dan pernah dilakukan di beberapa daerah.

MNC Group membantah tudingan BPN Prabowo-Sandi terkait dengan netralitas sejumlah media dalam pemberitaan Pilpres 2019.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menuding paslon Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan TSM karena melibatkan BIN dan Polri.

Ketua Tim Hukum pasangan 01 Yusril Ihza Mahendra menilai kesaksiannya saat Pilpres 2014 yang dikutip oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak relevan lagi digunakan.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa capres Jokowi menggunakan APBN dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.

Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap mendengarkan pembacaan gugatan yang diajukan pihak BPN Prabowo-Sandiaga saat sidang PHPU di MK, hari ini.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade berharap imbauan capres 02 itu benar-benar didengarkan oleh para pendukungnya.