Indeks Bpjs Kesehatan

Yahya Zaini meminta pemerintah menunda penghapusan kelas layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan yang berencana diterapkan pada 30 Juni 2025.

Irma Suryani mempersoalkan KRIS BPJS Kesehatan sudah ramai, padahal kajian akademisnya tak pernah disampaikan ke publik.

Pemerintah resmi menerbitkan daftar 21 penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan mulai Juni 2024.

Ketujuh daerah itu adalah Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ombudsman meminta pemerintah pusat untuk memastikan kuantitas maupun kualitas SDM rumah sakit.

Ada lima peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap setelah kebijakan KRIS berlaku pada 2025. Simak daftarnya.

Informasi mengenai perubahan kelas BJPS Kesehatan pada tahun 2025, termasuk syarat faskes menurut aturan terbaru.

Berikut ini cara mendaftar Edabu BPJS Kesehatan, baik untuk badan usaha beserta pekerjanya.

Daftar jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada tahun 2024, berdasarkan regulasi terbaru.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dicek secara online melalui sejumlah platform. Peserta juga dapat melakukan cetak kartu BPJS secara mandiri.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah belum berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan 2024.

Apakah BPJS Kesehatan akan dihapus? Pertanyaan ini muncul di tengah polemik penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Simak penjelasannya di artikel ini.

Kemenkes sebut Perpres baru hanya mengatur soal masa transisi sarana dan prasarana BPJS Kesehatan, bukan besaran iuran.

The PRAKARSA menyarankan agar iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS tidak terlalu tinggi.

Beberapa alasan kenapa Pemerintah menghapus kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan KRIS.

Penjelasan soal iuran terbaru BPJS Kesehatan menurut Perpres No. 59 tahun 2024 soal Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi.

Berikut ini penjelasan mengenai isi Perpres No. 59 tahun 2024 yang disebut menghapus kelas BPJS Kesehatan 1, 2, 3, dan diganti dengan KRIS.

ARSSI berharap iuran penerima BPJS Kesehatan kategori PBI (penerima bantuan iuran) menjadi Rp100 ribu per bulan.

Seharusnya pemerintah memikirkan peningkatan layanan BPJS Kesehatan yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat.

Penetapan iuran BPJS Kesehatan dan manfaat akan diputuskan paling lambat 1 Juli 2025.