Indeks Aset Koruptor
Maruarar Minta KPK Buatkan Sistem Pencegahan Korupsi
Maruarar Sirait juga mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
KPK Serahkan Aset Rampasan Rp16,25 M ke Pemkab Hulu Sungai Utara
Aset miliaran rupiah itu berasal dari hasil putusan tindak pidana korupsi mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.
KPK: Sekarang Waktu yang Tepat Sahkan RUU Perampasan Aset
Jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka akan memudahkan penegak hukum dalam merampas aset koruptor baik lewat peradilan maupun non-peradilan.
Bareskrim Sita Aset Korupsi Lahan Rusun Cengkareng Rp700 Miliar
Bareskrim Polri kini memburu dugaan aset dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng yang disembunyikan di luar negeri.
KPK Duga Bupati Probolinggo Nonaktif Samarkan Aset Hasil Korupsi
KPK mendalami keterangan sejumlah saksi terkait aliran uang yang diterima dari Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.
Peluang Tangkap Koruptor usai Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura
Perjanjian ekstradisi RI-Singapura disambutan positif. Namun, ICW ragu aparat mampu mengoptimalisasi perampasan aset tersangka korupsi di Singapura.
Baleg DPR Sarankan Pemerintah Sempurnakan Draf RUU Perampasan Aset
Baleg menilai perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati.
Menyukat Urgensi RUU Perampasan Aset Koruptor yang Diabaikan DPR
RUU Perampasan Aset tak masuk prolegnas prioritas 2021, padahal aktivis antikorupsi menilai itu penting agar keuangan negara bisa dikembalikan maksimal.
Kejaksaan Agung Sita Rp97 Miliar Milik Eks Bos TPPI
Kejagung merampas aset mantan Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno senilai Rp97 miliar.
Kontroversi Pernyataan Prabowo Soal Uang Pensiun untuk Koruptor
Donal Fariz menilai wacana Prabowo soal uang pensiun bagi koruptor justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang sudah dibangun selama ini.
KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp110 Miliar ke Kejagung dan BNN
KPK menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ke Kejaksaan Agung dan BNN. Penyerahan aset hasil rampasan dari koruptor itu akan dilakukan secara resmi pada 20 Februari 2019.