Indeks Ahok Divonis 2 Tahun Penjara

Pihak kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap penangguhan penahanan Ahok memiliki dasar hukum yang kuat meski mereka membatalkan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Kemendagri belum menerima salinan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait hasil vonis hakim terhadap Ahok.

Menurut hasil pantauan, tidak ada satu pun massa berada di sekitar Mako Brimob. Padahal, dua hari terakhir massa masih mendatangi Mako Brimob. Meskipun tidak terlihat ada massa, beberapa pendukung ternyata berusaha datang menjenguk.

Sandiaga mengaku tetap prihatin atas vonis yang menimpa Basuki dan meminta yang bersangkutan agar tetap tabah dalam menghadapinya.

Aljazeera memberitakan tentang vonis Ahok yang lebih berat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang hanya menuntut Ahok pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Sesudah vonis 2 tahun dibacakan hakim, rasa sedih, nelangsa, kesal, dan marah ditumpahkan ratusan pendukung Ahok.

Dalam sejarah kasus pidana penodaan agama, baru pertama kali inilah seorang gubernur divonis penjara. Karier politik Ahok selanjutnya bakal berakhir.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berupaya menenangkan massa pendukung Ahok yang menggelar aksi protes di depan Rutan Cipinang pada Selasa malam. Djarot juga meminta mereka segera pulang dan menyudahi aksinya.

Ultra petita menjadi kontroversi. Di satu sisi dianggap dapat memenuhi rasa keadilan. Di sisi lain dinilai sebagai keputusan cacat hukum.

GP Ansor menyerukan agar semua pihak menghormati upaya banding terpidana perkara penistaan agama, yang juga Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bila putusan banding tetap kalah, Ahok hanya bisa melanjutkan karier politik lewat Pilkada. Tidak bisa menjadi menteri, apalagi presiden.